
- Kemenpar mendorong skema “8+1” demi daya saing pariwisata, sementara Imigrasi minta evaluasi karena khawatir soal devisa dan keamanan.
- Kemenpar menonjolkan kenaikan permintaan wisatawan hingga 32,4%, sementara Imigrasi menyoroti PNBP yang malah turun sekitar 52%.
- Asita ingin perluasan ke pasar besar seperti Jepang dan Eropa, sedangkan data BPS menunjukkan wisman 2025 sudah tumbuh 10,8% tanpa perluasan BVK.
Kemenpar mendorong perluasan, Imigrasi menahan rem. Berikut peta argumen, data, dan jejak sejarah di balik polemik bebas visa kunjungan (BVK) ke Indonesia.
“BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja.” — Menpar Widiyanti Putri, vs. “Ketika kita bebaskan, kita mengobral negara kita.” — Dirjen Imigrasi Hendarsam
Skala batang dinormalisasi terhadap nilai tertinggi (52). Sumber: Kemenpar, WTTC–Oxford Economics, APEC, Ditjen Imigrasi.
+1 — Pemegang izin tinggal tetap (PR) Singapura, diusulkan diperluas dari Kepulauan Riau ke seluruh Indonesia.