Wacana Perluasan Bebas Visa Kunjungan Mandek, Kemenpar dan Imigrasi Beda Pandangan
Inilahdata.com – Rencana memperluas fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) sebagai upaya mengerek daya saing pariwisata nasional belum menemukan titik temu.
Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai pintu masuk yang bisa mempermudah kedatangan turis asing; di sisi lain, muncul kekhawatiran soal risiko keamanan dan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar mendongkrak devisa negara.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berpegang pada pandangan bahwa kemudahan masuk ke suatu negara adalah salah satu pertimbangan utama wisatawan saat menentukan tujuan liburan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut isu ini krusial bagi Indonesia di tengah kompetisi pariwisata Asia Tenggara yang kian sengit.
“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja,” ujar Widiyanti dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).
Kemenpar menjadikan pengalaman 2016 sebagai rujukan, saat pemerintah membuka fasilitas bebas visa untuk 169 negara. Mengacu pada kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut diklaim ikut mengangkat permintaan wisatawan mancanegara hingga 24% dan menyumbang sekitar 400.000 lapangan kerja baru.
Setelah angka itu dikalibrasi ulang memakai data realisasi kunjungan wisman 2018, proyeksi dampaknya terhadap permintaan wisatawan bahkan disebut naik menjadi 32,4%.
Kemenpar juga mengutip temuan WTTC bahwa pembebasan visa memberi dampak lebih besar dibanding skema kemudahan visa lain. Median kenaikan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat 16,6% per tahun, jauh di atas kebijakan penyederhanaan visa yang hanya 8,1% per tahun.
Kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pun disebut menunjukkan penghapusan syarat visa dapat mendorong kunjungan wisatawan antara 7,2% sampai 27%.
Bagi Kemenpar, rangkaian data ini memperlihatkan korelasi kuat antara kemudahan bepergian dan kenaikan jumlah wisatawan, belanja turis, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah.
“Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK,” kata Widiyanti.
