
Inilahdata.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama seluruh menteri koordinator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (22/06/2026).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan, persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.
Rincian Pagu Tujuh Kemenko
Dari tujuh Kemenko yang dibahas, Kemenko Perekonomian mendapat alokasi pagu paling besar, yakni Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Disusul Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dengan porsi anggaran Rp620,9 miliar, kemudian Kemenko Pangan sebesar Rp509,3 miliar.
Tiga Kemenko lainnya mendapat pagu di kisaran Rp300-400 miliar: Kemenko Politik dan Keamanan sebesar Rp392,2 miliar, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar, serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp304,1 miliar.
Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendapat pagu terkecil di antara tujuh kementerian koordinator, yakni Rp276,8 miliar. Secara keseluruhan, total pagu anggaran untuk tujuh Kemenko ini mencapai Rp3,1 triliun.
“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” kata Said dalam Rapat Banggar DPR RI tersebut.
Pertanyaan itu langsung dijawab serempak oleh seluruh anggota Banggar DPR RI yang hadir dari delapan fraksi di parlemen. “Setuju,” jawab para anggota Banggar.