Banggar DPR Sahkan Pagu Anggaran 7 Kemenko 2027, Kemenko Perekonomian Terbesar

Pagu Indikatif vs Usulan Riil: Kesenjangan yang Berulang

Pola yang menarik dari data dua tahun terakhir adalah kesenjangan besar antara pagu indikatif awal yang diberikan pemerintah dengan usulan kebutuhan riil yang diajukan masing-masing Kemenko.

Sebuah dinamika yang relevan dengan keputusan Banggar kali ini untuk langsung menyetujui tambahan anggaran di muka. Contoh paling mencolok terjadi pada Kemenko Politik dan Keamanan (saat itu masih bernama Kemenko Polhukam).

Berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, kementerian yang dipimpin Budi Gunawan ini awalnya hanya menerima pagu indikatif 2026 sebesar Rp126,5 miliar.

Namun dalam rapat dengan Banggar pada Senin, 7 Juli 2025, Budi Gunawan mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar, hampir tujuh kali lipat dari pagu awal.

“Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar,” kata Budi Gunawan dalam rapat tersebut.

Dari usulan itu, Rp533,5 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen, termasuk pembangunan Command Center Politik senilai Rp250 miliar yang menurutnya berfungsi sebagai pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi lintas kementerian dan lembaga.

Kesenjangan serupa juga dialami Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pada rapat kerja dengan Banggar tanggal 2 Desember 2024, Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pagu kementeriannya untuk 2025 hanya Rp9 miliar.

Jumlah yang menurutnya jauh dari memadai untuk operasional sekretariat dan tiga deputi yang baru dibentuk. Ia kemudian mengusulkan tambahan Rp325 miliar.

“Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun (dengan Rp9 miliar). Mudah-mudahan dipahami,” kata Yusril saat itu.

Bila dibandingkan dengan pagu Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk 2027 yang sebesar Rp338,8 miliar, terlihat lonjakan yang sangat signifikan dari titik awal Rp9 miliar pada 2025.

Meski perlu dicatat kementerian ini sempat mengalami perluasan struktur organisasi dan penambahan fungsi imigrasi serta pemasyarakatan dalam periode tersebut, yang turut memengaruhi besaran kebutuhan anggarannya.

Halaman : 1 2 3 4 5