Stok Beras Nasional Tembus 5,3 Juta Ton, Mentan Ancam Tindak Pedagang Nakal

• Stok beras nasional mencapai 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, hingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan 2,3 juta ton karena kapasitas Bulog tak lagi mencukupi.
• Berkurangnya beras premium di ritel modern bukan kelangkaan, melainkan penurunan suplai pemasok; pemerintah mengarahkan Bulog mengisi celah tersebut lewat produk komersialnya.
• Pemerintah mengerahkan Satgas Pangan Polri dan Dirkrimsus se-Indonesia untuk mengawasi distribusi, dengan ancaman tindakan tegas bagi pedagang yang terbukti memainkan harga.

Inilahdata.com – Di tengah capaian stok beras nasional yang diklaim mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, pemerintah justru menghadapi ancaman lain, yakni ulah pedagang yang diduga memainkan harga dan distribusi di lapangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, pun angkat bicara dengan nada tegas.

“Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, langka,”ujar Amran dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Pemerintah telah mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi dan harga beras di berbagai daerah.

Langkah ini diambil guna memastikan pasokan tetap mengalir lancar hingga ke tangan konsumen dengan harga yang wajar.

Amran mengungkapkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton, melampaui kapasitas gudang Perum Bulog yang hanya mampu menampung 3 juta ton.

Akibatnya, pemerintah terpaksa menyewa fasilitas penyimpanan tambahan berkapasitas 2,3 juta ton untuk menampung kelebihan stok tersebut.

“Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka,” tegasnya.

Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, ketika kenaikan harga beras kerap berujung pada kebijakan impor. Amran menyebut Indonesia kini telah mencapai swasembada beras sejak 2025 berkat peningkatan produksi domestik yang signifikan.

“Kalau dulu stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada,” ujarnya.

Capaian tersebut juga mendapat pengakuan internasional. Laporan Rice Outlook Mei 2026 yang diterbitkan oleh United States Department of Agriculture (USDA) menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan peningkatan produksi beras terbesar bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Yang membedakan Indonesia dari ketiga negara itu adalah total produksi tahunan yang melampaui 30 juta ton, satu-satunya dalam kelompok tersebut.

Di tengah kelimpahan stok, laporan mengenai berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern sempat memunculkan kekhawatiran di masyarakat.

Namun Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, meluruskan bahwa kondisi tersebut bukan kelangkaan, melainkan berkurangnya suplai dari sebagian pemasok di segmen premium.

“Bukan langka. Saya kira kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka,” kata Ketut.

Merespons kondisi itu, pemerintah mengarahkan Bulog untuk memperluas penyaluran beras premium ke pasar komersial, peran yang selama ini lebih banyak diisi oleh beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan data Bapanas per 12 Juni 2026, stok beras komersial Bulog masih tercatat sekitar 11.400 ton, dengan realisasi pengadaan setara beras mencapai 45.500 ton dari total pengadaan nasional sebesar 3,1 juta ton.

Amran kembali memperingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan berlebihan.

“Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak,” tegasnya. (**)