Ilustrasi Inilahdata.com

28 Jul 2026 - 15:23 | 19 Views | 0 Suka

Rantai Kewenangan di Balik Pengadaan Kopdes Merah Putih

13 mnt baca

Desk Ekonomi & Tata Kelola Publik

Inpres 17/2025 & PMK 15/2026
Selasa, 28 Juli 2026

Rp24,66 T Impor Pikap India Rp1,8 T Polemik Kipas Angin Agrinas Pemegang Mandat Utama Plafon Kredit Rp3 M/Unit Akademisi Desak Naik ke Perpres Rp24,66 T Impor Pikap India Rp1,8 T Polemik Kipas Angin Agrinas Pemegang Mandat Utama Plafon Kredit Rp3 M/Unit Akademisi Desak Naik ke Perpres

Dasar Hukum

Inpres 17/2025

Titik Polemik

Pengadaan Agrinas

Skema Dana

Kredit Himbara

Simbol — Rantai Kewenangan Proyek Kopdes

PRESIDEN
INPRES 17

KEMENKOP

AGRINAS

TNI

KEMENKEU

Rantai Kewenangan di Balik Pengadaan Kopdes Merah Putih

Dari Instruksi Presiden hingga cicilan bank, lima institusi saling terhubung dalam satu rantai kewenangan — namun setiap polemik pengadaan, mulai dari pikap impor hingga kipas angin, selalu bermuara pada satu simpul: PT Agrinas Pangan Nusantara.

Impor Kendaraan

Rp24,66 T

105.000 unit pikap & truk dari India

Polemik Kipas Angin

Rp1,8 T

1,8 juta unit, dipertanyakan DPR

Plafon Kredit/Unit

Rp3 Miliar

Bunga tetap 6%, tenor hingga 72 bulan

Target Operasional

30 Ribu Unit

Ditargetkan penuh beroperasi Agustus 2026

Lima Simpul Kewenangan

Inpres Nomor 17/2025 (22 Oktober 2025) menugaskan Agrinas melaksanakan pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan Kopdes, ditujukan ke 14 kementerian/lembaga.

Kemenkop menerjemahkan Inpres lewat SKB empat menteri, menunjuk Agrinas lewat Perjanjian Kerja Sama, serta mengarahkan standar dan jadwal pembangunan.

Agrinas mengeksekusi pembangunan sekaligus pengadaan barang — mulai pikap, truk, motor roda tiga, hingga sistem POS dan CCTV.

TNI mendukung survei lokasi, mobilisasi tenaga kerja lokal, distribusi logistik, dan pengamanan pembangunan di lapangan sejak Oktober 2025.

Kemenkeu menyiapkan skema kredit perbankan lewat PMK 15/2026 dan membayar cicilan menggunakan porsi Dana Desa/DAU/DBH.

Pernyataan Pejabat Terkait

“

Koperasi itu tanggung jawabnya Agrinas. Kami hanya bayar cicilannya saja.

Purbaya Yudhi Sadewa — Menteri Keuangan RI, soal skema pembiayaan Kopdes

“

Kalau udah rame, udah peak, baru nanti saya jelasin.

Joao Angelo de Sousa Mota — Dirut Agrinas Pangan, soal polemik kipas angin

Jejak Waktu Proyek

Okt

22 Oktober 2025

Inpres 17/2025 terbit, menugaskan Agrinas membangun fisik Kopdes secara nasional.

Nov

November 2025

Agrinas menjajaki pengadaan 80.000 truk, 80.000 pikap, dan 160.000 motor dari produsen global.

Feb

Februari 2026

Kesepakatan impor 105.000 unit pikap dan truk dari Mahindra dan Tata Motors senilai Rp24,66 triliun memicu kritik DPR dan KPK.

Apr

April 2026

PMK 15/2026 terbit, memperpanjang masa tenggang kredit Kopdes menjadi 6–12 bulan.

Jul

Juli 2026

Isu pengadaan kipas angin Rp1,8 triliun mencuat di rapat DPR, memicu saling lempar jawaban antarlembaga.

Pihak Terkait

Joao Angelo de Sousa Mota · Dirut Agrinas Pangan Ferry Juliantono · Menteri Koperasi

Purbaya Yudhi Sadewa · Menteri Keuangan Setyo Budiyanto · Ketua KPK Komisi VI DPR RI

Inpres 17/2025 jadi dasar hukum yang menugaskan Agrinas membangun fisik dan mengadakan kelengkapan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Kewenangan terbagi ke lima institusi — Kemenkop mengarahkan, Agrinas mengeksekusi, TNI membantu lapangan, Kemenkeu membiayai lewat kredit Himbara.

Setiap polemik pengadaan bermuara ke Agrinas, mendorong akademisi meminta payung hukum proyek dinaikkan menjadi Peraturan Presiden.

Sumber

Sumber: Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, keterangan Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan PT Agrinas Pangan Nusantara; Bloomberg Technoz, Kompas.com, Katadata, Bisnis.com, Tempo, dan Project Multatuli (2025–2026).

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi