Cegah Pemerasan, Presiden Minta TNI-Polri Digaji Layak
Presiden Prabowo Subianto menegaskan gaji layak bagi TNI, Polri, guru, dokter, hingga pegawai negeri sebagai benteng pertama melawan pemerasan dan korupsi, dalam pidatonya di Peringatan Hari Koperasi ke-79.
Rakyat butuh sekolah yang baik, guru-guru butuh gaji yang baik, dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik, tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak memeras dari rakyat! Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi!
Satu barisan panjang profesi yang disebut Presiden
Dalam satu tarikan napas, Prabowo menyandingkan aparat keamanan dengan profesi lain yang menurutnya sama pentingnya bagi kesejahteraan rakyat.
Gaji pokok kecil, tunjangan yang menentukan
Struktur remunerasi TNI-Polri saat ini bertumpu besar pada tunjangan kinerja — pola yang kerap dikaitkan publik dengan potensi pungutan liar di pangkat bawah.
Gaji pokok terendah anggota Polri/TNI pangkat dasar (PP No. 7/2024), sebelum tunjangan.
Tunjangan kinerja Kapolri per bulan — 150% dari kelas jabatan tertinggi.
Usulan kenaikan gaji ASN & TNI-Polri yang masih jadi wacana hingga pertengahan 2026.
Janji kenaikan gaji masih menunggu lampu hijau fiskal
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 sudah mengamanatkan pemutakhiran kesejahteraan ASN dan TNI-Polri, namun implementasinya bergantung penuh pada kesehatan kas negara.
Saya memperingatkan lagi, sekali lagi untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau.
Ultimatum dengan sisipan rekonsiliasi
Presiden menutup pernyataannya dengan menyeimbangkan sikap tegas dan karakter bangsa yang ia klaim pemaaf — namun tetap menuntut keadilan bagi rakyat.
Prabowo menegaskan rakyat memahami dan mengecam praktik korupsi, bukan objek yang mudah dibohongi.
Koruptor diminta mengembalikan kekayaan negara dan uang rakyat yang telah dirampas.
Indonesia disebut bangsa pemaaf, namun rakyat tetap butuh keadilan dan kesejahteraan.
Halaman : 1 2
