Wacana Perluasan Bebas Visa Kunjungan Mandek, Kemenpar dan Imigrasi Beda Pandangan
Imigrasi: Jangan Buru-buru, Hitung Untung-Ruginya
Sikap berbeda datang dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Hendarsam Marantoko. Ia meminta usulan penambahan negara penerima BVK dikaji ulang secara menyeluruh, bukan diputuskan secara terburu-buru.
Menurutnya, skema BVK yang kini berlaku bagi 16 negara masih cukup untuk menopang performa pariwisata nasional.
“Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional,” tegas Hendarsam.
Ia menyoroti soal kualitas turis yang masuk, karena menurutnya tidak sedikit wisatawan yang justru minim kontribusi ekonomi, terutama yang menggunakan penginapan murah atau tidak berizin resmi.
Hendarsam juga membandingkan dua periode: ketika BVK dibuka lebar pada 2016, devisa negara tak terkerek signifikan; sebaliknya, setelah kebijakan itu diperketat, pendapatan negara dari sektor ini justru tercatat naik.
“Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara,” jelasnya.
Industri Wisata: Boleh Diperluas, tapi Tetap Selektif
Dari kalangan pelaku usaha, wacana perluasan BVK disambut sebagai sinyal positif, sejalan dengan tren yang sudah berjalan di negara-negara pesaing.
Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), Budijanto Ardiansjah, menilai langkah ini bisa menjadi terobosan di tengah pariwisata yang tertekan akibat gejolak geopolitik Timur Tengah, apalagi sejumlah negara tetangga sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa.
“Kami berharap pemerintah juga bisa melakukan beberapa hal baru, seperti kemudahan visa dan sebagainya itu harus mulai dilakukan karena beberapa negara lain juga sudah melakukan hal yang sama,” ujar Budijanto.
Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa perluasan ini harus tetap selektif. Negara yang diprioritaskan, menurutnya, adalah negara dengan potensi pasar besar namun risiko relatif rendah.
Ia menyebut Jepang, Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa, Rusia, China, dan India sebagai kandidat yang layak dipertimbangkan untuk mendapat kemudahan akses lebih besar.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya proses penyaringan wisatawan asing untuk mengantisipasi risiko seperti penyelundupan orang, narkotika, maupun kejahatan lintas negara lainnya.
“Boleh lebih banyak, itu lebih baik, tetapi juga harus selektif. Beberapa negara memang harus tetap melalui screening,” tegas Budijanto.
