Rp 498 Miliar Pertanian Musnah, Yohanes: Harita Group Segera Dilaporkan, Petinggi Perusahaan Harus Bertanggung Jawab
Sediment pond milik PT Trimegah Bangun Persada (Harita Group) jebol berulang sejak Juni 2025, membenamkan kebun pala, kelapa, dan coklat milik warga Kawasi di bawah lumpur nikel. Kerugian sepuluh keluarga saja sudah tembus hampir setengah triliun rupiah.
Empat gelombang dalam tiga bulan
Banjir pertama
Lumpur merah masuk ke permukiman dan lahan pertanian Kawasi, ketinggian air 30 cm – 1 meter.
Tanggul masih utuhBanjir kedua
Gelombang lumpur kembali datang hanya sepuluh hari setelah banjir pertama, sebelum pemulihan sempat dimulai.
Banjir ketiga
Tiga banjir dalam satu bulan. Sehari setelah ini, warga menggelar pemalangan jalan di kebun milik Abadan Nomor.
Warga memalang jalan 14–27 JuniBanjir keempat
Air masuk melalui tanggul yang sudah jebol dari kejadian sebelumnya, berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.51 WIT.
Tanggul lama, jebol berulangApa yang tertimbun
Milik satu petani saja: Irman Larapa Arfani, 39 tahun — kebun yang dibangun bertahun-tahun, kini tertutup lumpur merah setebal belasan sentimeter. Pala butuh 5–7 tahun untuk produktif kembali, artinya kerugian ini akan terasa hingga akhir dekade.
Kerugian terbesar, per petani
Skala lebar batang proporsional terhadap kerugian tertinggi (Rp 312 M). Kesenjangan ini sengaja ditonjolkan: pemilik kebun produktif kehilangan ratusan miliar dalam satu siklus tanam, sementara buruh harian kehilangan kasur dan sumurnya.
Sediment pond yang diklaim sebagai solusi lingkungan, dibangun tepat di belakang kampung, justru berulang kali menjadi mesin banjir musiman. Ini kegagalan sistematis yang tidak mungkin terjadi tanpa pengabaian sadar perusahaan dan lemahnya pengawasan negara.— Yohanes Masudede, S.H., M.H., Koordinator Perhimpunan Aktivis Maluku Utara · Jakarta, 26 Juni 2026
Saat warga protes, warga yang dipidanakan
Jalur hukum yang tersedia — dan yang sudah dilemahkan
Tanggung jawab mutlak (strict liability)
Sejak UU Cipta Kerja, frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihapus. Korban tetap tak perlu membuktikan kesengajaan, tapi kini harus lebih kuat membuktikan hubungan sebab-akibat.
DilemahkanAnti-kriminalisasi pejuang lingkungan
Diperkuat Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025: berlaku bukan hanya untuk korban/pelapor, tapi juga saksi, ahli, dan aktivis lingkungan.
DiperkuatWajib ganti rugi & ancaman pidana
Prinsip “polluter pays” tetap berdiri. Ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku pencemaran/perusakan lingkungan tidak ikut dilemahkan UU Cipta Kerja.
Tetap berlakuKorporasi bisa jadi tersangka
Bukan hanya direksi — badan hukum korporasi, termasuk pihak yang menikmati keuntungan dari balik struktur perusahaan, bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.
DiperkuatPOS TERBARU
GALERY
PILIHAN REDAKSIONAL
ADVERTISING
