
Inilahdata.com – Nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan siang Selasa (26/5/2026) sekitar pukul 12.56 WIB, rupiah tercatat melemah 0,27% ke level Rp17.791 per dolar AS.

Pelemahan tersebut terjadi meski Bank Indonesia sebelumnya telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar.
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak semata-mata dipengaruhi faktor suku bunga. Menurut dia, kondisi global dan domestik sama-sama memberi tekanan besar terhadap mata uang Garuda.
“Tekanan terhadap rupiah sekarang datang dari banyak arah sekaligus, mulai dari harga minyak dunia yang tinggi, dolar AS yang masih kuat, imbal hasil obligasi Amerika yang tinggi, kebutuhan dolar dalam negeri, hingga kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal dan arah kebijakan pemerintah,” ujar Josua, Rabu (27/5/2026).

Konflik Timur Tengah Jadi Pemicu Utama
Josua menjelaskan faktor paling mendasar berasal dari kondisi global, khususnya konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dunia.
Menurut dia, ketidakpastian terkait Selat Hormuz membuat distribusi energi global belum kembali normal sehingga harga minyak tetap tinggi dan bergerak sangat fluktuatif.
“Kondisi ini memberi tekanan besar terhadap rupiah karena Indonesia masih menjadi pengimpor bersih minyak dan LPG. Ketika harga energi naik, kebutuhan dolar untuk impor otomatis ikut meningkat,” katanya.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga mendorong inflasi global tetap tinggi sehingga memperkuat ekspektasi suku bunga global bertahan di level tinggi. Situasi tersebut ikut memperkuat posisi dolar AS terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Kebutuhan Dolar Dalam Negeri Ikut Membengkak
Selain faktor eksternal, Josua menyebut tekanan terhadap rupiah juga diperbesar oleh meningkatnya kebutuhan dolar di dalam negeri, terutama pada kuartal II setiap tahun.
“Periode April sampai Juli biasanya memang tekanan lebih besar karena ada pembayaran dividen, kewajiban utang luar negeri, impor energi, sampai kebutuhan valuta asing untuk kegiatan haji,” jelasnya.
Karena itu, menurut dia, kenaikan suku bunga acuan BI belum cukup kuat membalikkan arah rupiah ketika permintaan dolar berasal dari kebutuhan riil, bukan sekadar aktivitas spekulatif pasar.
Ia juga menyoroti cadangan devisa Indonesia yang turun dari US$148,2 miliar menjadi US$146,2 miliar pada April 2026. Penurunan tersebut menunjukkan BI telah menggunakan sebagian cadangan untuk stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
“Memang posisi cadangan devisa masih aman, setara sekitar 5,8 bulan impor. Tetapi pasar tetap melihat bagaimana ketahanan pasokan devisa ke depan,” ujarnya.
Investor Dinilai Mulai Cemas terhadap Aset Rupiah
Josua menilai pelemahan rupiah juga berkaitan dengan sentimen investor terhadap aset-aset keuangan Indonesia secara keseluruhan.
Tekanan terhadap rupiah dalam beberapa waktu terakhir terjadi bersamaan dengan pelemahan IHSG dan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).
“Ketika investor asing mulai mengurangi kepemilikan saham dan obligasi domestik, hasil penjualannya biasanya dikonversi ke dolar AS sehingga tekanan terhadap rupiah ikut bertambah,” katanya.
Ia menyebut pasar saat ini juga menyoroti isu defisit fiskal, sentimen indeks MSCI, serta arah kebijakan ekonomi pemerintah.
BI Dinilai Perlu Kombinasi Kebijakan
Menurut Josua, penguatan rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan suku bunga acuan. Pemerintah dan Bank Indonesia dinilai perlu menjalankan kombinasi kebijakan secara bersamaan.
Ia mengatakan intervensi di pasar valuta asing tetap diperlukan, namun harus dilakukan secara terukur agar cadangan devisa tidak cepat terkuras.
Selain itu, BI juga perlu menjaga daya tarik aset rupiah melalui berbagai instrumen seperti SRBI, SVBI, SUVBI, DNDF, operasi pasar valas, serta stabilisasi pasar obligasi pemerintah.
“Sementara dari sisi fiskal, penguatan rupiah harus dilakukan dengan memperbesar pasokan devisa dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia,” ujar Josua. (**)