Ilustrasi Inilahdata.com
22 Jul 2026 - 04:11 | 113 Views | 0 Suka
TNI-Polri Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak
Perpajakan & Pengawasan Publik
SE-8/PJ/2026 · 15 Jul 2026
Ditjen Pajak · Kemensetneg
Ditjen Pajak · Kemensetneg
DASAR SE-8/PJ/2026 15 JULI 2026 / APARAT DILIBATKAN BABINSA & BHABINKAMTIBMAS / DUA JALUR DATA LAPANGAN & NON-LAPANGAN / RESPONS ISTANA MASIH DIDISKUSIKAN / PENANDATANGAN DIRJEN BIMO WIJAYANTO /
Aparat Desa Masuk ke Pengawasan Kepatuhan Pajak
PENGUMPULANDATA LAPANGAN
PENGUMPULANDATA NON-LAPANGAN
2JALUR PENGUMPULAN DATA
SE-8/PJ/2026 — Pedoman Pengawasan Kepatuhan WP
Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan lewat jalur lapangan — Mensesneg sebut wacana ini masih akan didiskusikan.
Pos Jejaring Informasi Desa
Tanggal Terbit SE
15Jul 2026
Ditandatangani Dirjen Pajak
Aparat Dilibatkan
2unsur
Babinsa (TNI) & Bhabinkamtibmas (Polri)
Metode Pengumpulan Data
2jalur
Lapangan & non-lapangan
Respons Istana
Diskusilanjut
Mensesneg, 20 Jul 2026
Dua Jalur Pengumpulan Data Wajib Pajak
1
Visitasi & Penyisiran LapanganKunjungi tempat tinggal, domisili, lokasi usaha, atau praktik pekerjaan bebas WP untuk menemukan subjek/objek pajak.
2
Jejaring Informasi Babinsa/BhabinkamtibmasPembangunan jaringan informasi untuk pengawasan WP terdaftar, belum terdaftar, dan berbasis wilayah.
3
Teknologi Non-LapanganRemote sensing, web scraping, dan pemanfaatan informasi media tanpa kunjungan langsung.
“Nanti kita diskusikan dulu.”
Kronologi Terbitnya SE-8/PJ/2026
15 Jul 2026
SE-8/PJ/2026 diteken oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, mengatur pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak.
20 Jul 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi merespons wacana pelibatan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Berjalan
DJP menjalankan pengawasan bertahap: identifikasi dan pengumpulan data secara sistematis sebagai fondasi awal.
“Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran, pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi.”
Mengapa Ini Penting
Perluasan Jangkauan Desa
Babinsa dan Bhabinkamtibmas punya jaringan hingga tingkat desa — mempercepat identifikasi WP yang belum terdaftar.
Masih Tahap Wacana
Mensesneg menegaskan pelibatan ini belum final — masih perlu dibahas lebih dalam di jajaran pemerintahan.
Dua Jalur Saling Melengkapi
Data lapangan lewat aparat berpadu dengan teknologi non-lapangan seperti web scraping dan remote sensing.
Pengawasan Lebih Sistematis
SE-8/PJ/2026 menata tahapan identifikasi dan pengumpulan data agar pengawasan lebih terukur dan efektif.
1
SE-8/PJ/2026 libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan pajak lewat jalur pengumpulan data lapangan.
2
Mensesneg Prasetyo Hadi sebut wacana ini masih perlu didiskusikan lebih dalam di jajaran pemerintahan.
3
DJP tempuh dua jalur pengumpulan data — lapangan lewat visitasi dan jejaring informasi, non-lapangan lewat teknologi seperti web scraping.
Sumber
detikcom · Kementerian Sekretariat Negara RI · Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-8/PJ/2026
Halaman : 1 2
Bagikan