DPR Sahkan Revisi UU PPSK, Perluas Mandat BI dan Beri Wewenang Evaluasi Mengikat

Faktor Risiko di Balik Intervensi Politik

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, dalam keterangannya yang dipublikasikan pada Oktober 2022, menjelaskan bahwa independensi bank sentral dijaga secara ketat di mayoritas negara maju.

“Independensi memang dijaga agar kebijakannya tidak tergantung pada partai politik yang sedang berkuasa,” kata Misbah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, kepada Tempo pada Jumat, 21 Oktober 2022, menjelaskan dampak intervensi politik dalam kasus Turki.

Ia menyebut bongkar-pasang jabatan Gubernur CBRT oleh Presiden Erdoğan membuat kebijakan bank sentral tidak lagi berbasis data dan risiko, melainkan bergeser ke arah populisme atau penggalangan dukungan politik.

“Saat ada unsur politik, kebijakan bank sentral tidak lagi berbasis data dan risiko, tapi untuk populisme atau penggalangan suara,” kata Bhima.

Pada Juli 2019, Cetinkaya dicopot dari posisinya sebagai Gubernur CBRT yang telah dijabatnya sejak April 2016, dengan alasan resmi penolakannya menurunkan suku bunga di tengah gejolak inflasi. Lira merespons keputusan itu dengan pelemahan langsung sebesar 2,1 persen ke level 5,7487 per dolar AS.

Episode serupa juga tercatat dalam sejarah moneter Amerika Serikat. Pada 1971, Presiden Richard Nixon mendesak Ketua The Fed Arthur Burns untuk menekan suku bunga, dengan dalih memperbaiki perekonomian menjelang masa pemilihan presiden berikutnya.

Nixon kembali memenangi pemilu, namun kebijakan tersebut diikuti inflasi dua digit yang membayangi ekonomi AS pada awal 1970-an dan berlanjut hingga beberapa tahun setelahnya.

Halaman : 1 2 3 4 5 6