Rupiah Tertekan, DPR Ingatkan Ancaman Sesungguhnya Ada di Pasar Rakyat

Inilahdata.com, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam kepanikan berlebihan menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini bukanlah fluktuasi kurs, melainkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

“Musuh utama rakyat saat ini bukanlah kurs dolar, melainkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Medan pertempuran ekonomi kita yang sesungguhnya ada di pasar rakyat,” ujar Azis dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Azis menilai, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, perubahan nilai tukar rupiah tidak akan terasa secara langsung selama belum memengaruhi harga kebutuhan di dapur rumah tangga.

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026 yang menunjukkan inflasi tahunan masih terkendali di level 3,08 persen. Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami kenaikan hingga 4,94 persen.

“Artinya hampir separuh tekanan inflasi Indonesia hari ini berasal dari kebutuhan dasar masyarakat. Lebih jauh lagi, inflasi bulanan Mei 2026 sebesar 0,28 persen juga didorong terutama oleh kelompok yang sama,” kata Azis.

Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, kenaikan harga pangan tidak sepenuhnya disebabkan oleh pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Ia menilai faktor domestik seperti panjangnya rantai distribusi, kondisi cuaca, hingga mahalnya biaya logistik menjadi penyebab utama melonjaknya harga kebutuhan pokok.

“Lonjakan harga ini bukan sepenuhnya karena dolar, melainkan masalah domestik: rantai pasok yang panjang, cuaca, dan biaya logistik yang mahal,” ujarnya.

Karena itu, Azis menekankan bahwa solusi menghadapi tekanan ekonomi tidak selalu harus berfokus pada intervensi besar di pasar valuta asing. Menurutnya, banyak langkah strategis justru berada di tingkat akar rumput, mulai dari pengelolaan gudang pangan hingga distribusi barang ke daerah.

“Solusi yang dibutuhkan tidak selalu berupa intervensi besar di pasar valuta asing. Banyak solusi justru berada di lapangan seperti di gudang pangan, di sentra produksi, di pasar induk, di koperasi desa hingga di pelabuhan dan jalur distribusi serta di tangan pemerintah daerah,” paparnya.

Azis menegaskan Indonesia perlu membangun dua lapis pertahanan ekonomi. Pertama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dan otoritas keuangan. Kedua, yang menurutnya lebih dekat dengan kepentingan rakyat, adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Jika pertahanan pertama dijalankan oleh Bank Indonesia dan otoritas keuangan, maka pertahanan kedua harus dijalankan secara terpadu oleh Bulog, Bapanas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, hingga jaringan pasar rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Azis menilai pemerintah perlu terus membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang transparan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan yang sedang dijalankan.

“Kepercayaan publik adalah salah satu bentuk modal ekonomi yang paling berharga,” ujarnya.

Menurut Azis, keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pujian para analis pasar atau indikator makroekonomi semata. Tolok ukur sesungguhnya adalah kemampuan masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonominya dengan tenang dan optimistis.

“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika petani tetap menanam dengan optimisme, nelayan tetap melaut dengan tenang, pedagang pasar tetap memperoleh keuntungan yang layak, UMKM tetap tumbuh, dan keluarga-keluarga sederhana tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dihantui kecemasan setiap kali mendengar kabar pelemahan rupiah,” tuturnya.

Azis menambahkan, stabilitas ekonomi sejatinya adalah kemampuan negara memastikan gejolak ekonomi global tidak berubah menjadi beban bagi masyarakat kecil.

“Di situlah makna terdalam dari menjaga rupiah. Bukan sekadar mempertahankan nilai mata uang, melainkan menjaga martabat kehidupan jutaan rakyat yang bergantung padanya,” pungkas Azis.(sat)