IKA Unpad Gelar Forum Ekonomi Hijau, Dorong Percepatan Transisi Berkelanjutan Indonesia

3 Poin Penting

1. IKA Unpad menggelar Forum Ekonomi Hijau 2026 untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.
2. Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menegaskan ekonomi hijau merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
3. Forum menghasilkan deklarasi bersama sebagai komitmen kolektif pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau Indonesia.

Inilahdata.com, Jakarta – Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mendorong percepatan transisi Indonesia menuju pembangunan yang lebih hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diselenggarakan di tengah meningkatnya tantangan global berupa perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, serta tuntutan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Melalui forum tersebut, IKA Unpad mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional guna merumuskan langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujarnya.

Menurut Ferry, Forum Ekonomi Hijau bukan sekadar ruang diskusi, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil dalam mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan.

“Forum ini menjadi sarana membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya perubahan paradigma pembangunan nasional yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Menurut Jumhur, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, hutan, laut, serta potensi ekonomi berbasis alam yang dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup. Di sinilah pentingnya ekonomi hijau sebagai landasan masa depan Indonesia,” kata Jumhur.

Ia menambahkan, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang membutuhkan kebijakan terintegrasi, kerangka implementasi yang jelas, dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin, yang menilai ekonomi hijau sebagai paradigma pembangunan baru yang harus segera diarusutamakan dalam kebijakan nasional.

Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan. Karena itu, percepatan transisi menuju ekonomi hijau menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

“Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan jika mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menyoroti meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup yang ditandai dengan bertambahnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Ia menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan transformasi paradigma pembangunan menuju sistem yang lebih berkelanjutan, integratif, dan berbasis ilmu pengetahuan.

“Kita membutuhkan dukungan riset, inovasi, serta literasi publik untuk mempercepat implementasi ekonomi hijau di Indonesia,” ujarnya.

Forum Ekonomi Hijau juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemimpin strategis lainnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, forum ini ditandai dengan deklarasi bersama lintas pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen kolektif mendukung percepatan transisi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Deklarasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan, inovasi, serta aksi nyata menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Ferry menegaskan, keberhasilan pembangunan masa depan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup generasi mendatang.

“Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi Indonesia menuju pembangunan yang rendah karbon, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(sat)