Kejaksaan Agung kini menetapkan tujuh tersangka kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025–2026, terbaru Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dari unsur promosi BGN.
Penyidik juga mengendus keterlibatan prajurit TNI aktif, Kolonel Cpl Budi Utomo, dalam proyek pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun.
Modus yang diusut meliputi yayasan boneka yang dijadikan mitra dapur, jual-beli titik SPPG, hingga mark up pengadaan sepatu, tablet, dan televisi.
BERKAS PERKARA · KEJAKSAAN AGUNG RI
7
Tersangka ditetapkan Kejagung
Kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional terus melebar. Jaksa kini mengendus keterlibatan seorang prajurit TNI aktif dalam proyek motor listrik triliunan rupiah — sementara yayasan-yayasan titipan disebut menikmati insentif miliaran per hari dari dapur-dapur yang seharusnya milik sekolah.
Rp1,03 T
Nilai pengadaan motor listrik
21.801
Unit motor dipesan
1
Prajurit TNI aktif diperiksa
Gulir untuk buka berkas
Anggaran MBG 2026 dipangkas setelah skandal
Rp268 T ▼ dari Rp335 T
Pemerintah memangkas alokasi program tahun 2026 dan menghentikan sementara operasional selama libur sekolah untuk membenahi tata kelola pasca-penetapan tersangka.
DAFTAR
Tujuh nama dalam berkas perkara
Kepala BGN 2024–2026
Dadan Hindayana
Diduga memiliki yayasan terafiliasi mitra SPPG dan mengatur intervensi pengadaan barang/jasa.
Tersangka · Ditahan
Waka BGN Bid. Operasional Gizi
Sony Sonjaya
Diduga memberi akses kepada orang kepercayaan untuk mengintervensi verifikator mitra MBG.
Tersangka · Ditahan
Waka BGN Bid. Organisasi
Lodewyk Pusung
Perannya disamakan dengan Dadan dan Sony; kini mengajukan praperadilan menolak status tersangka.
Tersangka · Praperadilan
Pihak swasta
Asep Yusuf Somantri
Diduga mengatur titik SPPG kosong atas akses dari Sony, lalu mengalirkan uang kembali kepadanya.
Tersangka
Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal
Andri Mulyono
Diduga mark-up harga motor listrik dan mencairkan pembayaran penuh atas dasar dokumen manipulatif.
Tersangka
Ketua Yayasan IFSR
Glory Harimas Sihombing
Diduga menjual-belikan titik dapur SPPG dan menyetor uang tunai kepada Dadan.
Tersangka
Sesdep Promosi & Kerja Sama BGN · Polri
Brigjen Pol Lalu M. Iwan Mahardan
Diduga mengatur penjualan nampan makanan (ompreng) berharga khusus demi meloloskan titik SPPG.
Tersangka terbaru
MODUS
Bagaimana yayasan titipan bekerja
1
Program mewajibkan dapur MBG dikelola yayasan bentukan sekolah setempat.
2
Verifikasi di portal mitra BGN diduga diatur agar yayasan tak memenuhi syarat tetap lolos.
3
Yayasan terafiliasi pejabat BGN menerima insentif miliaran rupiah per hari dari titik dapur.
4
Titik SPPG turut diperjualbelikan kepada pihak yang ingin membuka dapur baru.
Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN.
Skala batang proporsional terhadap estimasi nilai. *Angka tablet mengacu laporan pertanggungjawaban BGN 2025; realisasi baru mencapai 3.229 dari 21.081 motor listrik meski dibayar 100%.
MILITER
Jalur koneksitas menuju Jampidmil
Kolonel Cpl Budi Utomo
Sekretaris Deputi Penyediaan & Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan motor listrik. Belum berstatus tersangka — baru diperiksa sebagai prajurit TNI aktif.
Jampidsus→Jampidmil→Polisi Militer→Oditurat Militer
TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan. TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.
— Brigjen TNI Muhammad Nas, Kapuspen Mabes TNI · 3 Juli 2026
TREN
Lonjakan anggaran sebelum skandal
Rp71 T
2025
Rp335 T
Rencana 2026
Rp268 T
Realisasi pasca-kasus
KPK sejak April 2026 telah memperingatkan lonjakan anggaran ini belum diimbangi kerangka regulasi dan pengawasan yang memadai.
PENGAWAS
Peringatan yang sudah lama disuarakan
Indonesia Corruption Watch
Mayoritas yayasan berafiliasi kekuasaan
Survei ICW menemukan sebagian besar yayasan pengelola SPPG terhubung ke partai politik atau kekuasaan tertentu, sebagian bahkan terkait individu yang pernah tersangkut korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi
Skala anggaran lampaui tata kelola
KPK menilai lonjakan anggaran MBG yang sangat cepat berisiko memicu konflik kepentingan dan inefisiensi tanpa penguatan regulasi setingkat Peraturan Presiden.
Kajian risiko korupsi TII menyebut potensi kerugian negara signifikan di tiap titik SPPG, dan sempat mendorong program ini dijeda sampai tata kelola diperbaiki.
