Baru 9 Hari Naikkan Bunga, BI Sudah Dihadapkan Pilihan Sulit Lagi: Kerek atau Tahan?

• BI sudah menaikkan suku bunga total 75 bps sejak Mei 2026 (dari 4,75% menjadi 5,50%), termasuk lewat RDG mingguan luar biasa pada 9 Juni, untuk merespons pelemahan rupiah akibat sentimen risk-off konflik AS-Iran dan faktor musiman domestik.
• Proyeksi ekonom terbelah: sebagian (UOB, BCA, Danamon) memperkirakan kenaikan lanjutan 25-50 bps, sementara sebagian lain (Mandiri, Permata, LPEM UI) memprediksi BI menahan suku bunga di 5,50% karena kesepakatan damai AS-Iran dan inflasi yang masih terkendali.
• BI menerapkan tujuh strategi stabilisasi rupiah di luar suku bunga acuan, termasuk intervensi pasar, peningkatan yield SRBI, pengetatan pembelian dolar tanpa underlying, dan kerja sama swap mata uang dengan PBOC.

Inilahdata.com – Ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali mengerek suku bunga acuan tampaknya belum sepenuhnya tertutup.

Tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memang dipandang sebagai kabar baik bagi pasar, namun mayoritas pengamat memperkirakan otoritas moneter akan lebih condong menjaga stabilitas terlebih dahulu dalam waktu dekat.

Sejumlah ekonom yang diminta pendapatnya oleh Bisnis memperkirakan BI masih akan menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung 17-18 Juni 2026.

Yang menarik, sembilan hari sebelum RDG ini, bank sentral sudah lebih dulu mengambil langkah tak biasa dengan menaikkan suku bunga 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%, di tengah pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp18.100 per dolar AS.

BI sendiri menegaskan bahwa rapat mingguan semacam itu sebenarnya merupakan mekanisme rutin yang sudah diatur dalam undang-undang.

Langkah pengetatan ini sejatinya sudah dimulai sejak RDG Mei 2026, ketika BI memutuskan menaikkan suku bunga sekaligus sebesar 50 bps, dari 4,75% menjadi 5,25%.

Ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali mengerek suku bunga acuan tampaknya belum sepenuhnya tertutup.

Tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memang dipandang sebagai kabar baik bagi pasar, namun mayoritas pengamat memperkirakan otoritas moneter akan lebih condong menjaga stabilitas terlebih dahulu dalam waktu dekat.

Sejumlah ekonom yang diminta pendapatnya oleh Bisnis memperkirakan BI masih akan menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung 17-18 Juni 2026.

Yang menarik, sembilan hari sebelum RDG ini, bank sentral sudah lebih dulu mengambil langkah tak biasa dengan menaikkan suku bunga 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%, di tengah pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp18.100 per dolar AS.

BI sendiri menegaskan bahwa rapat mingguan semacam itu sebenarnya merupakan mekanisme rutin yang sudah diatur dalam undang-undang.

Langkah pengetatan ini sejatinya sudah dimulai sejak RDG Mei 2026, ketika BI memutuskan menaikkan suku bunga sekaligus sebesar 50 bps, dari 4,75% menjadi 5,25%.

Menurut penilaian BI, tekanan terhadap rupiah belakangan ini terutama dipicu oleh sentimen penghindaran risiko (risk-off) akibat konflik AS-Iran, yang membuat dana asing mengalir keluar dari pasar keuangan domestik.

Faktor musiman seperti kebutuhan dana haji, repatriasi dividen perusahaan, dan pembayaran utang luar negeri turut mendorong tingginya permintaan valuta asing, sehingga rupiah terus tertekan sepanjang kuartal II/2026.

Senior Vice President Economist UOB, Enrico Tanuwidjaja, memproyeksikan kenaikan suku bunga sebesar 50 bps. Ia menilai total kenaikan 75 bps sejak Mei 2026 belum cukup kuat untuk menstabilkan rupiah.

Sebagai gambaran, rupiah ditutup di level Rp17.748 per dolar AS pada Rabu (17/6/2026), melemah sekitar 6,18% secara year-to-date, walau sudah menguat dari titik terlemahnya di Rp18.166 menurut data Tradingview.

Ia menyampaikan kepada Bisnis bahwa kenaikan 50 bps diperlukan demi menjangkar stabilitas kurs rupiah.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual dan Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan kenaikan yang lebih terbatas, yakni 25 bps menuju level 5,75%.

David berpandangan bahwa redanya tensi AS-Iran memberi sinyal positif karena mengurangi risiko skenario inflasi ekstrem, mengingat salah satu poin kesepakatan kedua negara adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia yang sempat memicu lonjakan harga minyak global, termasuk dampaknya ke Indonesia.

Ia menjelaskan kepada Bisnis bahwa BI tetap memiliki ruang gerak untuk menaikkan suku bunga guna menjaga stabilitas, daya tarik aset rupiah, sekaligus mengendalikan ekspektasi inflasi ke depan.

Hosianna pun sependapat bahwa kenaikan suku bunga lanjutan akan selaras dengan upaya menarik kembali modal asing, terlebih bank sentral dan pemerintah juga menawarkan imbal hasil menarik pada instrumen rupiah serta insentif seperti diskon 10% untuk transaksi swap lindung nilai bagi investor asing.

Kepada wartawan, ia menuturkan bahwa berbagai langkah stabilisasi tersebut tetap berjalan seiring dengan independensi BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbeda pandangan, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan BI akan menahan suku bunga di angka 5,50%, dengan alasan level tersebut dinilai sudah memadai untuk meredam tekanan terhadap rupiah.

Ia menilai stabilitas kurs yang terjaga justru akan menarik minat investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kepada Bisnis, ia menyebut keputusan menahan suku bunga akan didukung oleh tercapainya kesepakatan damai AS-Iran sebagai faktor utama.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi BI menahan suku bunga, meski menurutnya sinyal damai AS-Iran belum cukup kuat untuk mendorong pelonggaran kebijakan, mengingat tekanan terhadap rupiah juga berasal dari kombinasi faktor domestik dan rendahnya imbal hasil aset rupiah dibandingkan negara lain.

Ia membedakan fungsi RDG mingguan 9 Juni, yang bersifat pengetatan darurat, dengan RDG bulanan 18 Juni yang lebih berfungsi menegaskan arah kebijakan, mengevaluasi dampak awal, serta memperkuat instrumen stabilisasi non-suku bunga.

Kepada wartawan, ia memperkirakan peluang BI menahan suku bunga berkisar 85-90%, peluang menaikkan 25 bps sekitar 10-15%, sementara peluang penurunan suku bunga hampir tertutup, sejalan dengan membaiknya rupiah dan inflasi serta meredanya tensi geopolitik.

Josua menambahkan, kenaikan suku bunga lanjutan —meski peluangnya kecil— bisa memperkuat sinyal komitmen stabilitas, namun kebijakan yang terlalu ketat berisiko memperlambat penyaluran kredit, menaikkan biaya dana perbankan, dan membebani debitur, sehingga berpotensi bertentangan dengan kebutuhan mendorong sektor riil.

Ia menyarankan BI tetap menegaskan komitmen stabilitas pada RDG mendatang, sambil membuka ruang pelonggaran setelah rupiah stabil, modal asing kembali masuk, dan tekanan harga energi benar-benar mereda.

Menurutnya, dengan strategi ini BI tidak harus memilih secara kaku antara stabilitas dan pertumbuhan, karena suku bunga tetap menjaga rupiah sementara instrumen likuiditas dan makroprudensial membantu pembiayaan ekonomi.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) turut merekomendasikan BI menahan suku bunga di 5,50%, dengan alasan inflasi masih berada dalam target meski rupiah tertekan, sehingga urgensi kenaikan suku bunga tambahan dinilai berkurang.

Di sisi lain, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menilai kenaikan suku bunga total 75 bps sejak Mei 2026 sudah mulai menunjukkan hasil positif, terutama setelah kenaikan 25 bps pada RDG mingguan 9 Juni.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Rabu (17/6/2026), ia menyampaikan bahwa rupiah yang sempat overshoot melewati Rp18.000 kini sudah berada di kisaran Rp17.700-an, dan berharap tren penguatan ini akan berlanjut.

Aida menjelaskan bahwa penyesuaian BI 7-Day Reverse Repo Rate hanyalah satu dari tujuh strategi BI dalam menjaga stabilitas rupiah.

Langkah lain meliputi intervensi pasar keuangan, peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang kini mencapai 7,65%, penjagaan likuiditas pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengetatan batas pembelian dolar tanpa underlying dari US$50.000 menjadi US$25.000 per pelaku transaksi per bulan.

Selanjutnya, juga termasuk pendalaman pasar keuangan lewat kerja sama bilateral currency swap dengan People’s Bank of China (PBOC), serta penguatan pengawasan terhadap pembelian dolar dalam jumlah besar oleh bank maupun korporasi. (**)