Suara Gereja Terkooptasi Oligarki?

DI TENGAH kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, semakin jarang terdengar suara kenabian dari gereja. Kritik moral terhadap ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penderitaan rakyat seolah menjadi barang langka.

Yang dimaksud gereja di sini bukan sekadar gedung atau institusi, melainkan mereka yang selama ini menyebut diri sebagai aktivis Kristen, tokoh umat, maupun lembaga-lembaga yang dahulu lantang menyuarakan kebenaran di ruang publik.

Bangsa ini pernah memiliki sosok seperti Johanes Leimena. Meski berada di lingkaran kekuasaan dan beberapa kali dipercaya menjadi Pejabat Sementara Presiden, ia tetap dikenal sebagai pribadi yang mampu menjaga integritas dan tidak kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik demi kepentingan rakyat dan bangsa.

Hari ini, siapa yang mampu menggantikan peran moral seperti itu?

Yang terlihat justru kecenderungan politik mengkoptasi kekristenan. Ada beberapa gejala yang dapat kita lihat:

Pertama, menjelang pemilu para politisi datang bak sinterklas dengan wajah ramah dan penuh perhatian. Mereka hadir di berbagai kegiatan umat, menawarkan bantuan, dan menampilkan diri sebagai sahabat gereja. Namun setelah berkuasa, bantuan tersebut seolah dijadikan alasan bahwa umat tidak lagi berhak mengkritik.

Kedua, sebelum pemilu mereka berbicara tentang kaderisasi, distribusi kader, dan pentingnya keterlibatan generasi muda Kristen dalam pembangunan bangsa. Tetapi setelah memperoleh jabatan, yang diprioritaskan justru keluarga, kerabat, dan kelompok dekatnya sendiri. Janji-janji lama perlahan dilupakan.

Ketiga, mereka datang meminta dukungan umat dengan janji akan menjadi penyambung suara rakyat ketika masyarakat mengalami penderitaan.

Namun setelah mendapatkan kekuasaan, sebagian justru lebih sibuk menjaga posisi dan citra diri. Bahkan ada yang dengan percaya diri mengklaim dirinya sebagai representasi tunggal kekristenan, padahal suara umat tidak pernah diserahkan kepada satu orang pun.

Dalam situasi seperti ini, gereja tidak boleh kehilangan panggilan profetisnya. Gereja harus kembali bersuara ketika rakyat kesulitan, ketika keadilan diabaikan, dan ketika kekuasaan mulai melupakan tujuan utamanya untuk melayani masyarakat.

Jangan menunggu umat kelaparan. Jangan menunggu keadaan semakin hancur. Jangan menunggu suara rakyat benar-benar padam.

Sejarah menunjukkan bahwa gereja yang diam di hadapan ketidakadilan akan kehilangan relevansinya di tengah masyarakat. Sebaliknya, gereja yang berani menyampaikan suara kenabian akan tetap menjadi terang dan garam bagi bangsa.

Tidak ada gunanya gereja hanya menjadi penonton, sementara sebagian tokoh yang dahulu datang meminta dukungan umat kini mempertontonkan keangkuhan kekuasaan. Saatnya gereja kembali berdiri di pihak kebenaran, bukan di bawah bayang-bayang oligarki. (**)

* Penulis adalah Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI Mb. 2020-2022, Aktivis Perempuan Tapanuli.