Pemerintah Gelontorkan Rp100 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumatra hingga 2028

Inilahdata.com – Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah mulai memasuki fase pemulihan permanen pascabencana di wilayah Sumatra.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni mulai 2026 hingga 2028.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri rapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Tito, tahapan penanganan bencana kini telah bergeser dari masa tanggap darurat dan transisi menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

“Sekarang pemerintah mulai masuk ke tahap pemulihan permanen. Setelah melalui fase tanggap darurat dan masa transisi, saat ini fokus kita adalah rehab-rekon dengan dasar utama berupa rencana induk,” ujar Tito.

Pemerintah Siapkan 11.512 Program Pemulihan

Tito menjelaskan pemerintah telah menyusun Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi yang dihimpun dari usulan pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga terkait.

Dokumen tersebut kemudian diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target selama tiga tahun ke depan.

“Rencana induk ini disusun berdasarkan kebutuhan dari kabupaten, kota, provinsi, hingga kementerian dan lembaga. Setelah itu dilakukan sinkronisasi agar seluruh program bisa dijalankan sampai 2028,” katanya.

Dalam program rehab-rekon tersebut, pemerintah mencatat terdapat 11.512 kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program itu mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, infrastruktur sungai, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.

Tito mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pada tahun pertama pelaksanaan program.

“Fokus utama tahun 2026 adalah infrastruktur seperti sungai, jalan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya,” ujarnya.

Anggaran Rehab-Rekon Capai Rp100 Triliun

Pemerintah mengusulkan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,166 triliun untuk periode 2026–2028.

Menurut Tito, usulan tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah dan dukungan dari DPR RI.

“Total anggaran yang kami usulkan sekitar Rp100,166 triliun untuk tiga tahun, dan alhamdulillah mendapat dukungan dari pemerintah maupun DPR,” katanya.

Rinciannya, anggaran tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Infrastruktur dan Hunian Tetap Jadi Fokus

Tito menyebut porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.

“Anggaran terbesar memang untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian PU, totalnya sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini saja sekitar Rp22 triliun,” jelasnya.

Selain infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana.

Program tersebut akan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun selama dua tahun.

“Huntap kami targetkan selesai paling lambat 2027 supaya masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara,” kata Tito. (**)