16 Jul 2026 - 14:02 | 61 Views | 0 Suka

RUU Masyarakat Adat: Janji DPR Setelah 18 Tahun Mangkrak

15 mnt baca

Infografis RUU Masyarakat Adat

Legislasi & Hak Adat

Jakarta · 16 Jul 2026
Baleg DPR RI & AMAN

USIA RUU 18 TAHUN / WILAYAH ADAT TERPETAKAN 33,6 JUTA HA / DIAKUI HUKUM 18,9% / POPULASI MASYARAKAT ADAT ±20 JUTA JIWA / WILAYAH DIRAMPAS 2023 2,58 JUTA HA /

Delapan Belas Tahun Menanti Pengakuan

Tahun Mangkrak

Sejak diusulkan sekitar 2008, RUU Masyarakat Adat belum juga disahkan — Baleg DPR kini menargetkan penuntasannya pada periode Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Baleg DPR Iman Sukri menegaskan pembahasan diperkuat lewat kunjungan kerja ke berbagai komunitas adat, termasuk rencana kunjungan ke Papua dalam waktu dekat.

Wilayah Adat: Diakui vs Berizin Konsesi 18,9%

Diakui Pemda

Diakui hukum: 6,3 juta haGaris putus: batas izin konsesi 21,6%

Populasi Masyarakat Adat

±20juta jiwa

Estimasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Wilayah Adat Terpetakan

33,6juta ha

1.633 peta di 32 provinsi, 180 kab/kota

Wilayah Adat Dirampas (2023)

2,58juta ha

Untuk kepentingan investasi & infrastruktur

Hutan Adat Ditetapkan

244ribu ha

Dari potensi 22,8 juta hektare

Ruang Hidup yang Diperjuangkan

Masyarakat adat, menurut catatan AMAN, telah mendiami wilayahnya jauh sebelum republik berdiri — namun ruang hidup itu masih rentan diserobot atas nama investasi dan konservasi.

Ongkos Ketiadaan Payung Hukum (2023)

Korban terdampak perampasan wilayah247 orang

Mengalami luka-luka204 orang

Rumah warga adat dihancurkan±100 unit

Satu Dekade Perampasan Wilayah Adat

Luas Dirampas

8,5 jt ha

10 tahun terakhir

Dikriminalisasi

678 org

Kasus & kekerasan

Komunitas Adat

2.371+

Terhimpun di AMAN

Draf ke Baleg

19 Feb

Diserahkan Kemenham

Jejak Perjuangan 2026

19 Feb

Menteri HAM serahkan draf RUU

Natalius Pigai serahkan draf ke Baleg DPR RI.

13 Mei

Baleg janji prioritaskan RUU

Ketua Baleg Bob Hasan tegaskan komitmen.

9 Mei

Kunker ke Danau Toba

Serap aspirasi komunitas adat Batak.

11 Jun

Kunker Kalbar & NTB

Percepat penyusunan substansi RUU.

15-16 Jul

Rapat kerja & target disahkan

Iman Sukri targetkan RUU rampung periode ini.

Segera

Kunker ke Papua

Pendalaman materi karakteristik adat Papua.

Empat Persoalan Mendasar

Absennya perlindungan hukum efektif

Konflik akibat ketidakpastian hak

Kemiskinan, marginalisasi & kriminalisasi

Keragaman satuan sosial adat

Suara dari Ruang Rapat

Kita ingin RUU Masyarakat Adat kita sahkan menjadi undang-undang, minimal pada periode pemerintahan Pak Prabowo ini.

Iman Sukri — Wakil Ketua Baleg DPR RI

Masyarakat adat yang ikut andil Sumpah Pemuda dan 1945, hari ini juga menderita — karena negara belum pernah mengakui mereka.

Natalius Pigai — Menteri Hak Asasi Manusia

Penantian 18 tahun ini harus bisa kita realisasikan.

Martin Manurung — Wakil Ketua Baleg DPR RI

Sumber Data & Riset

DPR RI · Kementerian Hak Asasi Manusia RI · Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) · Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) · Kompas.com · Antara News · Bloomberg Technoz · IDN Times · Mongabay Indonesia · BaleBengong

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi