Alat Bukti dan Unsur Pasal 191 Jadi Penentu, Penyadapan Presiden Dinilai Makar atau Bukan
Dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami kemungkinan makar.
Polri belum menyampaikan hasil pendalaman tim tersebut.
Penyidik terus menggarap dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Karopenmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko: tim bekerja cermat, profesional, dan akuntabel.
Mensesneg Prasetyo Hadi (4/11): perbuatan itu dapat dianggap mengarah ke makar.
Masuk akal disebut makar bila tujuannya menjatuhkan Presiden dari jabatan.
Alat bukti harus lengkap dan aktor di balik penyadapan wajib terungkap.
Unsur Pasal 191 KUHP baru belum terpenuhi, penyidik jangan terburu-buru.
Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
“Jangan terlalu mudah menjerat dengan pasal. Harus benar-benar sesuai dengan unsur-unsur pasalnya.”
Poengky Indarti, mantan anggota Kompolnas“Memang masuk akal (disebut makar), untuk apa menyadap Presiden kalau bukan untuk makar?”
Mahfud MD, Guru Besar FH UIIDua pendapat bertemu di satu titik: tanpa alat bukti dan aktor yang jelas, label makar belum bisa dipasang.
Halaman : 1 2
