Djamari Chaniago Ajak Rawat Perdamaian Aceh-Papua, Tolak Kekerasan
Inilahdata.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga perdamaian, persatuan, dan stabilitas keamanan di tengah dinamika yang tengah berlangsung di Aceh dan Papua.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi, sepanjang penyampaiannya dilakukan secara damai dan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.
“Perdamaian Aceh harus kita jaga bersama. Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai simbol negara wajib kita hormati. Di Papua, masyarakat juga berhak menyampaikan aspirasi secara damai, tetapi jangan sampai disertai kekerasan dan pelanggaran hukum,” ujar Djamari dalam pernyataan tertulis yang dikutip Senin (17/8/2026).
Soal Aceh, Djamari menekankan bahwa pemerintah menghormati status kekhususan wilayah tersebut sesuai undang-undang yang mengaturnya.
Menurutnya, perdamaian Aceh yang sudah terjaga lebih dari dua dekade merupakan capaian besar yang harus terus dirawat lewat dialog, semangat persaudaraan, dan kepatuhan terhadap hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila adalah simbol negara yang kedudukannya dilindungi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, sehingga penghormatan terhadap keduanya bersifat wajib.
Menanggapi kabar soal penurunan Bendera Merah Putih serta dugaan pelepasan dan perusakan Lambang Negara Garuda Pancasila, Djamari meminta aparat menelusuri fakta di lapangan secara objektif, mulai dari pelaku, motif, hingga unsur hukum yang menyertainya.
“Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pelakunya harus diproses secara tegas dan adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku terhadap setiap tindakan kekerasan dan perusakan,” tegasnya.
Untuk Papua, Djamari memastikan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai sebagaimana dijamin konstitusi.
Namun ia menggarisbawahi bahwa kebebasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk bertindak kekerasan, merusak fasilitas, melakukan provokasi, apalagi melanggar hukum.
Pemerintah, katanya, menyesalkan kericuhan yang terjadi dalam aksi di Papua Tengah, yang dilaporkan sampai melukai sejumlah aparat.
“Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai dan kondusif. Jangan mudah terprovokasi. Setiap pelaku kekerasan dan pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat harus ditindak tegas sesuai hukum,” paparnya.
Karo Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam menambahkan bahwa Djamari terus memantau perkembangan situasi di kedua wilayah tersebut sembari mengoordinasikan langkah bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait guna mencegah eskalasi, menjaga keselamatan warga, dan memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga.
“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks dan informasi yang belum terverifikasi, serta mempercayakan penanganan setiap dugaan pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang,” ucapnya. (**)
Halaman : 1 2
