Kredit Foto: Bpdp.or.id
31 Jul 2026 - 09:46 | 94 Views | 0 Suka
Sawit Rakyat Terancam Tergerus Aturan ISPO
Sawit & Kebijakan Energi
Jakarta · 30 Jul 2026
Desk Data
Desk Data
SERTIFIKASI ISPO WAJIB UNTUK BIOENERGI SAWIT / PERMEN ESDM 3/2026 BERLAKU TAHUN DEPAN / ADOPSI ISPO PETANI RAKYAT MASIH RENDAH / TIGA SKEMA SUBSIDI BIODIESEL PERLU DITINJAU /
LPEM UI · Diskusi Publik B50 dan Tata Kelola Biodiesel
Energi
Ekonomi
Sosial
Ekologi
ISPO
Titik Temu
Empat kepentingan yang coba dipertemukan lewat satu sertifikasi
ISPO wajib, tapi petani rakyat berisiko tersisih
LPEM UI mengingatkan sertifikasi ISPO untuk bioenergi sawit berpeluang eksklusif bagi pemain besar, karena adopsinya di level petani swadaya masih rendah.
Dasar Hukum
No. 3/2026
Permen ESDM soal sertifikasi ISPO bioenergi sawit
Mulai Berlaku Efektif
2027tahun depan
Sejak diskusi publik digelar
Forum Diskusi
30Juli 2026
Kantor Katadata, Jakarta
Skema Subsidi Biodiesel
3skema
Perlu ditinjau ulang, kata Rafika
Risiko Eksklusivitas Rantai Pasok
Berisiko Tersisih
Petani Swadaya
Adopsi sertifikasi ISPO masih rendah, berpotensi terpinggir dari rantai pasok bioenergi bernilai tambah tinggi.
Lebih Siap
Produsen Skala Besar
Pabrik dan produsen CPO berskala besar dinilai lebih mampu memenuhi syarat sertifikasi lebih cepat.
Kesenjangan kesiapan ini yang disebut Rafika sebagai “PR bersama”
“Berarti ada kemungkinan menjadi eksklusif bagi produsen CPO berskala besar atau pabrik berskala besar.”
“Bagaimana kita memastikan petani rakyat included dalam rantai pasok yang memiliki nilai tambah tinggi seperti ini juga menjadi PR bersama.”
Jalan Lain Menuju Titik Temu
01
Diversifikasi Bahan Baku
Riset sumber energi di luar CPO murni
02
Percepatan Replanting
Dongkrak produktivitas tanpa perluasan lahan
03
Hilirisasi Lanjutan
Pangan, kosmetik, hingga oleokimia
04
Reformasi Fiskal
Bagi risiko pasar di luar negara
“Ini juga penting, apakah nantinya kita bisa benar-benar melakukan ketertelusuran dengan baik, semua raw material yang masuk untuk suplai biodiesel ini CPO yang sudah tersertifikasi ISPO.”
Opsi Bahan Baku B50 di Luar CPO Murni
Crude Palm Oil
Limbah Minyak Sawit
Mikroalga
Singkong
Diversifikasi ini sekaligus dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pangan dan lahan.
1
ISPO berisiko eksklusif — adopsi sertifikasi yang masih rendah di kalangan petani rakyat berpotensi menyingkirkan mereka dari rantai pasok bioenergi bernilai tambah tinggi.
2
Aturan wajib sudah diteken — Permen ESDM No. 3/2026 mewajibkan sertifikasi ISPO untuk usaha bioenergi kelapa sawit, efektif berlaku mulai tahun depan.
3
Solusi tak berhenti di sertifikasi — diversifikasi bahan baku, percepatan replanting, hilirisasi lanjutan, dan reformasi fiskal disebut sama pentingnya.
Sumber
Diskusi publik “B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia”, Kantor Katadata, Jakarta, Kamis (30/7/2026) · Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit
Halaman : 1 2
Bagikan