Temuan ICW soal Mark-Up Mobil Pikap Kopdes, Purbaya Buka Suara

• Purbaya pastikan anggaran pikap Kopdes baru cair usai lolos audit; ia mengaku belum melihat data temuan ICW.
• ICW menaksir selisih harga Rp61–69 juta per unit, dengan potensi rente total Rp4,86–5,54 triliun dari target 80.000 unit.
• Pembiayaan lewat pinjaman Himbara dicicil Rp40 triliun/tahun dari Dana Desa; target proyek sudah dipangkas jadi 40.000 unit.

Inilahdata.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut ada indikasi penggelembungan harga dalam proyek pengadaan mobil pikap untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2026), Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan mencairkan sepeser pun anggaran sebelum proses pengadaan itu lolos audit terlebih dahulu.

“Nanti diaudit, begitu lolos, baru saya bayar,” katanya, seraya menambahkan bahwa dengan mekanisme itu posisinya sebagai bendahara negara relatif aman dari risiko.

Ia juga mengaku pihaknya belum memegang data yang menjadi dasar temuan ICW tersebut.

Sikap kehati-hatian Purbaya muncul beberapa hari setelah ICW mengumumkan hasil penelusurannya atas rantai pasok pengadaan 80 ribu unit pikap yang diimpor dari India.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menjelaskan bahwa lembaganya menelusuri data ekspor-impor sepanjang 2024 hingga Juni 2026 untuk membandingkan harga riil pembelian kendaraan dengan harga yang akhirnya dibayarkan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN).

Perusahaan pelat merah ini ditugaskan mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Dari perbandingan itu, ICW mendapati Agrinas membeli setiap unit pikap seharga Rp255 juta, jauh di atas harga rata-rata impor riil dari India yang hanya sekitar Rp168,8 juta per unit.

Setelah memperhitungkan margin wajar importir sebesar 10–15 persen, ICW memperkirakan harga pasar yang seharusnya berlaku hanya berkisar Rp185–194 juta per unit, sehingga muncul selisih Rp61–69 juta untuk setiap kendaraan.

Bila dikalikan target pengadaan 80 ribu unit, angka itu berubah menjadi potensi perburuan rente senilai Rp4,86–5,54 triliun. “Selisih itu mengindikasikan margin yang tidak sebanding dengan nilai tambah yang diberikan perantara,” ujar Wana.

ICW turut menyoroti peran PT Bumi Indo Gemilang sebagai perusahaan perantara dalam rantai impor tersebut, serta minimnya keterbukaan Agrinas soal pedoman pengadaannya, termasuk dugaan bahwa proses penunjukan langsung tidak melalui 12 tahapan wajib sesuai Peraturan LKPP Nomor 2/2025.

Karena realisasi impor baru mencapai sekitar 2.000 dari target 80.000 unit, ICW mendesak agar proyek ini dihentikan sementara dan seluruh dokumen pengadaan dibuka ke publik, sembari berencana membawa temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pengawasan bisa dilakukan sedini mungkin.

Dari sisi pembiayaan, skema pengadaan 105.000 unit pikap, terdiri atas 35.000 unit Mahindra Scorpio dan 70.000 unit Tata Motors (Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7), diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026.

Berdasarkan aturan itu, pembelian dibiayai lewat pinjaman bank-bank Himbara, dengan cicilan pokok dan bunga ditanggung Kementerian Keuangan melalui realokasi 58,03 persen Dana Desa, setara sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, plus masa tenggang cicilan dua tahun pertama.

Nilai total kontrak Agrinas untuk seluruh armada ini disebut mencapai Rp24,66 triliun.

Proyek ini sejak awal memang menuai kontroversi. Rencana impor besar-besaran itu muncul di tengah lesunya industri otomotif domestik, sehingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat meminta pemerintah menunda pembelian.

Kalangan pengusaha pun ikut bersuara, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai langkah itu berisiko menekan industri otomotif nasional yang berkapasitas produksi lebih dari 400 ribu unit per tahun.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” tegasnya.

Di tengah sorotan itu, Purbaya sendiri belakangan memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan merombak pelaksanaan program Kopdes Merah Putih, dengan target unit yang beroperasi tahun ini pun sudah dipangkas dari 80 ribu menjadi 40 ribu. (**)

Halaman : 1 2