Karhutla Mulai Mengepung Kawasan Kunci Biodiversitas Indonesia

Inilahdata.com – Asap masih mengepul dari lereng Kaldera Bromo pada Kamis (6/8) pagi, ketika tim gabungan berjibaku memadamkan api yang telah membakar sekitar 60 hektare kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sejak Senin malam.

Namun di balik angka itu, ada persoalan yang jauh lebih besar: kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini mulai menjalar ke kawasan-kawasan yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia.

Analisis spasial yang dilakukan Madani Berkelanjutan menemukan bahwa sepanjang Januari–Juli 2026, luas area terindikasi kuat terbakar (AIT) di kawasan kunci biodiversitas mencapai sekitar 22,2 ribu hektare.

Secara proporsi, angka ini memang “hanya” 10 persen dari total area terbakar nasional yang menyentuh 200 ribu hektare. Tapi bagi Lead Program Iklim dan Ekosistem Madani Berkelanjutan, Yosi Amelia, proporsi kecil ini menyimpan risiko yang tidak sebanding dengan besarannya.

“Secara angka, ini kecil dibandingkan 200 ribu tadi ya. Tapi masalahnya, kawasan kunci keanekaragaman hayati ini bukan kawasan hutan biasa,” ujar Yosi dalam Dialog Media di Jakarta, Kamis (6/8).

Ia melanjutkan, kawasan-kawasan tersebut memiliki nilai konservasi tinggi karena menjadi habitat spesies endemik, penyangga ekosistem, penopang siklus hidrologi, sekaligus pelindung hutan alam secara keseluruhan, fungsi yang tidak bisa digantikan begitu saja meski luasnya relatif terbatas.

Bromo: Potret Kecil dari Ancaman yang Lebih Luas

TNBTS menjadi contoh paling nyata pekan ini. Data BNPB menyebut area yang terbakar meliputi wilayah Kabupaten Probolinggo (sekitar 10 hektare di Blok Watu Gede, Desa Sariwani) dan Kabupaten Malang (sekitar 50 hektare di kawasan Jantur), dengan total luasan setara 84 kali lapangan sepak bola.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut hingga Rabu sore api di sejumlah titik, termasuk Blok Bantengan, belum sepenuhnya padam.

Tidak ada laporan korban jiwa, namun jalur wisata dari arah Malang dan Lumajang, termasuk Pos Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro, ditutup sejak Senin (3/8) pukul 22.00 WIB hingga waktu yang belum ditentukan. Taman nasional ini bukan sekadar padang savana yang jadi latar foto wisatawan.

Merujuk riset ilmiah “Keanekaragaman Flora pada Berbagai Tingkat Kepadatan Tanah di Hutan Pegunungan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru” (2017), kawasan ini menaungi kurang lebih 1.025 jenis flora dan 158 jenis fauna.

Di antaranya terdapat tumbuhan endemik seperti jamuju, cemara gunung, edelweis, serta beragam anggrek dan rumput langka, berdampingan dengan satwa dilindungi seperti elang jawa, macan tutul jawa, lutung jawa, dan berbagai jenis ular.

Kondisi lapangan membuat pemadaman jauh dari mudah. Kemiringan lereng yang mencapai 80–90 derajat, ditambah vegetasi mudah terbakar seperti cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar, membuat api merambat cepat begitu tertiup angin kencang.

Untuk mengatasi keterbatasan tim darat, BNPB mulai mengerahkan dua unit helikopter water bombing serta menyiapkan opsi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak Kamis (6/8).

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha pun mengimbau masyarakat sekitar, wisatawan, dan pelaku jasa wisata untuk lebih berhati-hati, “dengan memperhatikan penggunaan api demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama.”

Ironisnya, kesuburan tanah vulkanik di kawasan seperti Bromo justru menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya — sebuah dilema yang membuat batas antara konservasi dan aktivitas manusia kerap tumpang-tindih. Yosi menegaskan, kenyataan ini membuktikan bahwa status hukum semata tidak cukup.

“Kawasan konservasi, kawasan lindung, atau bentuk-bentuk perlindungan itu tidak seutuhnya juga bisa melindungi dari kejadian karhutla,” katanya.

Tren Nasional yang Kian Mengkhawatirkan

Kasus TNBTS terjadi di tengah lonjakan karhutla nasional yang jauh melampaui pola tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, akumulasi luas karhutla nasional pada semester I 2026 mencapai 107.465 hektare, dengan Kalimantan Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Timur sebagai penyumbang terbesar.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bahkan menyebut lonjakan pada awal tahun sudah “berpuluh kali lipat” dibanding periode sama 2025, seiring datangnya musim kemarau yang diperkirakan BMKG akan lebih panjang dan berpotensi dipengaruhi El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua.

Fenomena ini bukan sekadar variasi cuaca musiman. Sejumlah kajian menunjukkan sebagian besar karhutla di Indonesia dipicu aktivitas manusia, baik disengaja untuk pembukaan lahan maupun akibat kelalaian, sehingga pada dasarnya merupakan bencana yang dapat dicegah, bukan sekadar risiko alam yang harus diterima begitu saja.

Dalam konteks ini, Madani Berkelanjutan sebelumnya juga memperkenalkan konsep Area Potensi Terbakar (APT) sebagai instrumen deteksi dini yang mengevaluasi pola kejadian karhutla tahun-tahun sebelumnya untuk memprediksi wilayah rawan ke depan, sebuah pendekatan yang tingkat akurasinya diklaim berkorelasi 92–95 persen dengan sistem SiPongi milik pemerintah.

Butuh Lebih dari Sekadar Status Lindung

Kombinasi data ini menyingkap kesenjangan mendasar dalam tata kelola karhutla di Indonesia: kawasan berstatus lindung ternyata tidak otomatis kebal dari api, sementara sistem peringatan dini dan penegakan hukum terhadap wilayah-wilayah rawan berulang belum berjalan optimal.

Ketika luasan yang terbakar di kawasan kunci biodiversitas relatif kecil secara persentase namun nilainya tak tergantikan, menyangkut spesies endemik, fungsi hidrologi, hingga stok karbon, maka pendekatan pengendalian karhutla semestinya tidak lagi disamaratakan untuk semua jenis lahan.

Kawasan seperti TNBTS membutuhkan skema pemantauan berbasis kerentanan ekologis, bukan sekadar respons pemadaman setelah api membesar, sembari tetap mengakomodasi ketergantungan masyarakat sekitar terhadap kesuburan lahan yang sama. (**)

Halaman : 1 2