Jutaan OAP Belum Tercatat, Benarkah Orang Asli Papua Kini Minoritas?

Inilahdata.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menepis anggapan yang berkembang di ruang publik mengenai posisi Orang Asli Papua (OAP) sebagai kelompok minoritas di Tanah Papua berdasarkan data administrasi kependudukan terbaru.

Menurut Ribka, angka OAP yang saat ini tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum mencerminkan kondisi riil populasi masyarakat asli Papua secara keseluruhan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembahasan pemerintah pusat bersama enam pemerintah provinsi di wilayah Papua terkait proses pendataan OAP.

“Setelah ada pertemuan kami terkait dengan masalah pendataan Orang Asli Papua yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan juga lima provinsi lain di Tanah Papua, ternyata memang ada netizen, komentator, dan pengamat lokal yang menyampaikan persepsi bahwa terjadi minoritas terhadap Orang Asli Papua,” ujar Ribka di Jakarta, Selasa (26/5).

Data OAP Masih Bergerak Dinamis

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik mencapai 2.296.846 jiwa.

Sementara itu, total populasi penduduk di seluruh wilayah Tanah Papua berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinamis tercatat sebanyak 5.832.120 jiwa.

Ribka menekankan, angka tersebut belum bersifat final dan masih berpotensi berubah seiring berlangsungnya proses perekaman data kependudukan.

Ia menyebut masih banyak masyarakat asli Papua yang belum masuk dalam sistem administrasi negara, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman, wilayah pegunungan, daerah terpencil, hingga warga Papua yang berada di luar negeri.

Tantangan Geografis dan Minimnya Administrasi

Menurut Ribka, salah satu kendala terbesar dalam pendataan OAP adalah belum meratanya layanan administrasi kependudukan di berbagai wilayah, khususnya kawasan 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal.

Kondisi geografis Papua yang kompleks disebut menjadi faktor yang memperlambat proses perekaman data warga.

Selain persoalan akses, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap perekaman identitas elektronik.

Takut “Dimata-matai” hingga Isu 666

Ribka mengungkapkan, masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan melakukan perekaman KTP elektronik karena dipengaruhi berbagai keyakinan dan informasi yang keliru.

“Ada stigma atau ada masyarakat itu membuat kesimpulan sendiri bahwa kalau merekam KTP itu disebut angka 666 itu antikris. Jadi mereka tidak mau merekam. Ada yang bilang menyampaikan bahwa ini kalau direkam nanti dimata-matain,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kelengkapan data kependudukan memiliki dampak langsung terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Mulai dari penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), alokasi dana otonomi khusus, pelayanan administrasi publik, hingga perencanaan program kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada akurasi data penduduk.

Tanpa basis data yang memadai, pemerintah akan kesulitan mengukur kebutuhan pembangunan maupun menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Papua Tengah Catat Jumlah OAP Aktif Terbesar

Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah, Papua Tengah menjadi provinsi dengan jumlah OAP aktif tertinggi di Tanah Papua.

Wilayah tersebut mencatat 995.248 OAP aktif, terdiri atas 526.469 laki-laki dan 468.779 perempuan, dari total populasi 1.393.565 jiwa.

Posisi berikutnya ditempati Provinsi Papua dengan 512.331 OAP aktif dari total penduduk 1.126.448 jiwa.

Papua Barat tercatat memiliki 281.161 OAP aktif dari jumlah penduduk 592.451 jiwa, sementara Papua Barat Daya mencatat 256.915 OAP aktif dari total 636.164 penduduk.

Adapun Papua Selatan memiliki 229.337 OAP aktif dari total populasi 595.192 jiwa.

Sementara itu, Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan angka OAP aktif terendah, yakni 21.854 jiwa, meski total jumlah penduduknya mencapai 1.488.300 jiwa.

Di akhir pernyataannya, Ribka mengajak seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat proses pendataan agar basis data OAP semakin akurat dan menyeluruh. (**)