Polri Cegah Persepsi Keliru soal Bhabinkamtibmas dan Pajak

11 mnt baca

Desk Hukum & Ketertiban

Klarifikasi Divisi Humas Polri
Minggu, 26 Juli 2026

POLRI: BHABINKAMTIBMAS TAK BERWENANG PUNGUT PAJAK / KEWENANGAN PERPAJAKAN TETAP DI DJP / PERAN BHABINKAMTIBMAS BERSIFAT PREVENTIF DAN PERSUASIF / ISIR: JANGAN SAMPAI SINERGI TIMBULKAN PERSEPSI KELIRU / DASAR: SURAT EDARAN DJP KEMENTERIAN KEUANGAN /

Dua Lambang, Satu Garis Batas Kewenangan

Bhabinkamtibmas

Direktorat Jenderal Pajak

Bhabinkamtibmas Boleh Dekat dengan Warga, tapi Tak Boleh Menyentuh Pajak

Polri menegaskan Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan memungut, memeriksa, menilai, maupun menagih pajak. Perannya dalam program peningkatan kepatuhan wajib pajak berhenti pada komunikasi dan pembinaan — kewenangan teknis pajak tetap sepenuhnya di tangan DJP.

Kewenangan Pungut Pajak

Nihil

Tidak melekat pada Bhabinkamtibmas

Instansi Berwenang

DJP

Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu

Sifat Peran dalam Sinergi

Preventif & Persuasif

Bukan tindakan penegakan pajak

Larangan Tegas Diucapkan

Periksa, menilai, dan menagih pajak

Dua Peran yang Tak Boleh Bertukar Tempat

Bhabinkamtibmas

Pembina Masyarakat

Membangun kemitraan dengan warga
Menghimpun informasi di wilayah
Meneruskan informasi kepentingan publik

DJP Kemenkeu

Otoritas Pajak

Memungut dan menagih pajak
Memeriksa kewajiban wajib pajak
Menilai kepatuhan perpajakan

Yang Disampaikan Polri

“

Kewenangan di bidang perpajakan tetap berada pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Irjen Pol Johnny Eddizon Isir — Kadiv Humas Polri, keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026)

“

Kami ingin masyarakat memahami bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas dalam konteks sinergi ini bersifat preventif dan persuasif. Tidak ada kewenangan bagi Bhabinkamtibmas untuk memeriksa, menilai, menagih, atau meminta pembayaran pajak.

Irjen Pol Johnny Eddizon Isir — Kadiv Humas Polri, 26 Juli 2026

Konteks di Balik Klarifikasi Ini

SE DJP

Surat edaran DJP menyinggung pelibatan Bhabinkamtibmas dalam program peningkatan kepatuhan wajib pajak, memicu klarifikasi Polri.

Tupoksi

Fungsi asli Bhabinkamtibmas memang dibatasi pada pembinaan, komunikasi, dan jejaring informasi masyarakat, bukan penegakan aturan sektoral.

Risiko

Potensi kesalahpahaman publik jika Bhabinkamtibmas dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan petugas pajak di lapangan.

Pihak Terkait

Divisi Humas Polri · Juru bicara klarifikasi

DJP Kementerian Keuangan · Otoritas pajak Bhabinkamtibmas · Pembina masyarakat Wajib Pajak & Masyarakat · Pihak terdampak sinergi

Bhabinkamtibmas tak berwenang memungut, memeriksa, menilai, atau menagih pajak — kewenangan itu mutlak berada di DJP.

Peran Bhabinkamtibmas dalam sinergi kepatuhan pajak dibatasi pada pembinaan, komunikasi, dan jejaring informasi masyarakat.

Polri mewanti-wanti agar sinergi ini tidak disalahpahami sebagai pelibatan aparat dalam penagihan pajak kepada warga.

Sumber

Sumber: Keterangan tertulis Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Minggu (26/7/2026); Siaran Pers Divisi Humas Polri; Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi