Dino Patti Djalal Soroti Tantangan PLTS 100 GW
Inilahdata.com – Ambisi Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) disambut antusias sebagai kabar baik bagi masa depan energi bersih di dalam negeri.
Namun di balik optimisme itu, muncul pula catatan kritis: rencana besar semacam ini gampang berhenti hanya sebagai wacana kalau tidak dikawal sampai benar-benar terwujud di lapangan.
Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menjadi salah satu yang menyuarakan kehati-hatian tersebut.
Mantan wakil menteri luar negeri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai, sejarah panjang kebijakan nasional menunjukkan banyak program bagus di atas kertas yang akhirnya mandek karena eksekusinya lemah.
“Ini tantangan besar dari proyek 100 gigawatt PLTS. Kita menyambut baik pernyataan, pengumuman, dan ambisinya, tapi pertanyaannya sekarang: mari kita buktikan hasilnya,” ujar Dino dalam Press Briefing Indonesia Net Zero Summit 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Belajar dari Cara Cina Bekerja
Dino menyinggung bagaimana disiplin kebijakan energi Cina membuat negara itu jauh melesat di sektor energi baru terbarukan (EBT).
Ia mencontohkan, dalam rentang waktu hanya enam bulan, Cina mampu membangun tambahan 200 GW PLTS.
Klaim itu sejalan dengan tren yang tercatat lembaga pemantau energi global.
Data Global Energy Monitor bahkan mencatat Cina menguasai lebih dari separuh proyek pembangkit surya dan bayu skala besar yang sedang dibangun di dunia sepanjang 2025.
Dan, dengan kapasitas gabungan energi surya dan angin yang sudah beroperasi di negara itu menembus lebih dari 1,6 terawatt, tiga kali lipat gabungan Amerika Serikat dan India.
Bagi Dino, yang paling layak diteladani dari Cina bukan semata besarnya angka, melainkan konsistensi antara janji dan hasil.
“Yang saya hormati dari Tiongkok, kalau mereka sudah punya rencana, mereka justru melampaui target. Kalau mereka menetapkan angka tertentu, mereka tidak akan mengumumkannya kecuali sudah benar-benar mereka hitung akan tercapai, bahkan bisa lebih cepat dari jadwal,” kata Dino.
Perlu Target Jangka Pendek yang Terukur
Sorotan senada datang dari Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adiguna. Ia mengakui adanya jarak antara rencana besar dan realisasi di lapangan, meski tetap mengapresiasi ambisi megaproyek 100 GW tersebut.
Menurut Putra, target sebesar itu perlu dipecah menjadi capaian-capaian kecil berjangka pendek agar progresnya bisa benar-benar terukur.
“Oke, 100 gigawatt itu bagus, tapi yang perlu diperhatikan justru realisasi dalam skala kecil, supaya jarumnya benar-benar bergerak,” katanya.
Ia menambahkan, pengalaman negara-negara tetangga di ASEAN bisa menjadi rujukan dalam merancang tahapan transisi energi yang lebih realistis.
“Di ASEAN banyak contoh, dan kita sendiri juga perlu fokus bagaimana caranya menuntaskan sesuatu dalam rentang 12 sampai 24 bulan,” ujarnya.
Groundbreaking Tahap Pertama Segera Dimulai
Optimisme soal realisasi proyek ini sebenarnya juga tengah diuji langsung oleh pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (28/7/2026), bahwa proyek 100 GW PLTS tahap pertama sudah mendapat persetujuan.
“Dan siap memasuki fase peletakan batu pertama atau groundbreaking dalam waktu dekat, yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden,” katanya.
Rencana besar ini sebelumnya juga sudah diperkuat lewat pendekatan investasi lintas negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao di Shanghai pada 17 Juli 2026, mengajak perusahaan-perusahaan Cina untuk turut berinvestasi dalam proyek ini.
Airlangga menyebut keterlibatan investasi Cina pada proyek PLTS Terapung Cirata sebagai bukti nyata potensi kolaborasi kedua negara di bidang energi bersih.
Proyek 100 GW PLTS ini dirancang sebagai bagian dari agenda transisi energi sekaligus hilirisasi industri nasional, dengan target rampung pada 2029.
Airlangga menegaskan, industri panel surya yang sudah berjalan di dalam negeri tetap perlu diperkuat, agar ke depan Indonesia memiliki rantai pasok industri tenaga surya yang benar-benar terintegrasi dari hulu sampai hilir, bukan sekadar bergantung pada komponen impor. (**)
Halaman : 1 2
