Ruang Fiskal Menyempit, Ekonom Usul Insentif Bersifat Targeted dan Temporary

Inilahdata.com – Rencana pemerintah menggelontorkan insentif ekonomi dalam jumlah besar untuk menopang daya beli masyarakat dan menggerakkan dunia usaha dinilai perlu dibarengi dengan perhitungan matang soal efektivitasnya.

Sorotan ini mengemuka lantaran kebijakan tersebut akan dijalankan di tengah tekanan pada penerimaan pajak dan ruang fiskal yang kian sempit.

Chief Economist Bank Danamon Irman Faiz menyampaikan, besar-kecilnya nilai stimulus tidak serta-merta menentukan seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, yang lebih menentukan adalah desain kebijakan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

“Bukan semakin besar stimulus otomatis semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan,” ujar Irman kepada Bisnis, Minggu (23/8/2026).

Ia menjelaskan, stimulus akan bekerja lebih optimal apabila menyasar kelompok masyarakat dengan kecenderungan konsumsi tinggi, serta pelaku usaha yang tengah terkendala biaya atau likuiditas.

Dengan begitu, tambahan pendapatan yang diterima bisa lebih cepat berputar kembali menjadi konsumsi, produksi, hingga investasi baru.

Irman mencatat, perekonomian Indonesia saat ini masih tumbuh di atas 5%. Namun tantangan sesungguhnya, kata dia, bukan sekadar mempertahankan laju itu, melainkan mendorong akselerasi yang berkelanjutan.

Karena itu, ia menilai stimulus fiskal semestinya tidak berhenti sebagai pendongkrak permintaan jangka pendek saja, tapi juga perlu mampu menarik investasi swasta dan mengerek produktivitas nasional.

Ia menekankan, dengan ruang fiskal yang terbatas, ukuran yang paling relevan adalah seberapa besar tambahan pertumbuhan yang bisa dihasilkan dari setiap rupiah biaya fiskal yang dikeluarkan.

Dari sisi penerimaan negara, Irman mengingatkan bahwa insentif, terutama yang berbentuk keringanan pajak, berpotensi menimbulkan revenue foregone atau kehilangan potensi penerimaan dalam jangka pendek.

Hal ini perlu diwaspadai mengingat kondisi penerimaan negara yang masih tertekan, sementara kebutuhan belanja dan pembiayaan pemerintah tetap besar.

Kendati demikian, ia melihat dampaknya bisa berbalik positif dalam jangka menengah apabila stimulus berhasil memicu aktivitas ekonomi baru: konsumsi yang meningkat akan memperluas basis PPN, sementara investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja yang tumbuh akan memperbesar basis PPh badan maupun PPh orang pribadi.

Baginya, ukuran keberhasilan insentif bukan terletak pada besaran pajak yang digelontorkan, melainkan pada seberapa besar aktivitas ekonomi tambahan yang benar-benar tercipta.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya insentif memiliki batas waktu dan mekanisme evaluasi yang jelas, karena kebijakan yang berlangsung permanen tanpa menghasilkan tambahan investasi maupun konsumsi berisiko justru menggerus basis penerimaan negara ke depan.

Insentif, menurutnya, idealnya bersifat targeted dan temporary, dilengkapi sunset clause, serta dievaluasi secara berkala.

Untuk sisi masyarakat, Irman berpandangan pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang menjaga pendapatan siap belanja kelompok menengah bawah, karena kelompok ini cenderung membelanjakan tambahan pendapatannya lebih cepat.

Bantuan pangan yang lebih tepat sasaran, dukungan transportasi, hingga kebijakan yang menekan biaya kebutuhan dasar dinilai bisa memberikan efek berganda konsumsi yang relatif cepat terasa.

Ia turut mengingatkan agar pemerintah tak lupa memperhatikan kelas menengah yang tengah mengalami perlambatan pendapatan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sementara untuk dunia usaha, Irman menilai insentif idealnya diarahkan pada penurunan biaya usaha dan dorongan investasi produktif, bukan sekadar insentif pajak yang bersifat luas.

Ia mencontohkan sejumlah opsi seperti insentif untuk belanja modal (capex) dan mesin, percepatan depresiasi investasi produktif, dukungan pelatihan vokasi dan tenaga kerja, hingga pengurangan biaya input pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi domestik. (**)