Bukan Lunasi DBH, Pusat Pilih Kucurkan Rp20,5 Triliun ke Pemda yang Kepepet Gaji ASN
Inilahdata.com – Kabar baik bagi ratusan pemerintah daerah yang selama ini pontang-panting membayar gaji pegawainya: pemerintah pusat memastikan dana talangan senilai Rp20,5 triliun akan cair paling lambat pekan depan. Tapi di balik kabar baik itu, ada pertanyaan yang lebih besar, apakah kucuran dana ini benar-benar menyelesaikan masalah, atau sekadar menunda ledakan berikutnya?
Yang jelas, kebutuhannya sangat luas. Sebanyak 490 dari lebih 500 pemerintah daerah di Indonesia disebut membutuhkan bantuan agar tetap sanggup membayar kewajiban belanja wajib, terutama gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belakangan jadi sumber keluhan di banyak daerah.
Menariknya, opsi yang diambil pemerintah pusat bukan yang paling jadi harapan awal daerah. Alih-alih melunasi tunggakan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), komponen Transfer ke Daerah (TKD) yang seharusnya jadi hak daerah, Presiden Prabowo Subianto justru memilih mengucurkan bantuan baru yang diambil dari pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).
Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, tidak menampik bahwa bantuan ini penting. Tapi ia mewanti-wanti agar publik tidak keliru membaca langkah ini sebagai solusi permanen.
“Bantuan ini pada dasarnya hanya mengatasi tekanan jangka pendek, bukan memperbaiki akar masalah,” katanya saat dihubungi, Kamis (6/8/2026).
Menurut Yusuf, dana Rp20,5 triliun itu lebih tepat dilihat sebagai bantalan darurat yang sifatnya sementara, untuk meredam tekanan fiskal yang muncul di banyak daerah akibat penyesuaian alokasi TKD tahun ini.
Ia mengakui bantuan tersebut krusial, menjaga kemampuan daerah membayar gaji ASN dan PPPK, sekaligus memastikan layanan publik dasar tetap jalan. Hanya saja, kebijakan ini belum menyentuh persoalan yang lebih dalam: desain desentralisasi fiskal Indonesia itu sendiri.
Ia menunjuk dua persoalan yang saling terkait. Pertama, formula Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai belum cukup mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, sementara beban belanja pegawai terus membengkak dari tahun ke tahun.
Kedua, banyak daerah punya struktur belanja yang kaku, porsi belanja rutin terlalu besar, sehingga ruang untuk pembangunan dan investasi jadi sempit.
“Ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian transfer, tekanan tersebut langsung terasa karena sebagian daerah belum memiliki kapasitas pendapatan yang cukup kuat untuk menjadi penyangga,” ujarnya.
Risiko Ketergantungan Fiskal
Yusuf juga mengingatkan potensi bahaya jangka panjang: kebijakan semacam ini bisa menumbuhkan kebiasaan bergantung pada bantuan pusat setiap kali daerah menghadapi tekanan fiskal.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah pusat sendiri terbatas, karena dana talangan ini diambil dari pos belanja nonkementerian/lembaga yang tetap harus bersaing dengan kebutuhan nasional lainnya.
Yang paling menohok dari analisis Yusuf justru soal skala persoalan ini. Jumlah daerah yang butuh bantuan, 490 dari lebih 500 pemda, menurutnya sudah terlalu besar untuk dijelaskan sebagai sekadar kelemahan pengelolaan APBD di masing-masing daerah.
“Yang perlu dicermati adalah skalanya. Ketika sekitar 490 dari lebih dari 500 pemerintah daerah memerlukan bantuan agar tetap mampu memenuhi belanja wajib dan menjaga layanan publik, persoalannya tidak lagi bisa dijelaskan sebagai lemahnya pengelolaan APBD di masing-masing daerah,” tuturnya.
“Ini mengindikasikan bahwa formula transfer yang ada belum cukup mampu mengakomodasi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi di tingkat pusat,” tambahnya.
Cair Pekan Ini, Sumber Dana dari Pos yang “Fleksibel”
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pencairan bantuan sudah di tahap akhir.
“Itu bukan transfer ke daerah (TKD) tetapi bantuan pemerintah pusat supaya kondisi keuangan daerah lebih stabil. Sekarang sedang diproses, paling lambat minggu depan [disalurkan]. Jadi tinggal administrasi aja,” ujarnya dalam media briefing di kantornya, Rabu (5/8/2026).
Angka Rp20,5 triliun itu bukan dilempar begitu saja, Purbaya menyebut kementeriannya melakukan penghitungan berdasarkan pagu anggaran dan kekurangan riil masing-masing daerah, sehingga dana yang disalurkan diharapkan cukup menutup selisihnya.
Sumber dananya diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dan Purbaya menegaskan langkah ini tidak akan mengganggu penyaluran anggaran ke kementerian/lembaga (K/L).
“Tentunya ada yang dikurangi sedikit. Tapi dampak ke program kementerian/lembaga pasti hampir insignificant karena ini bukan diambil dari pos kementerian/lembaga,” katanya.
Konteks di baliknya cukup jelas kenapa daerah sampai kelabakan. Data yang lebih luas menunjukkan realisasi TKD hanya mencapai Rp357,4 triliun pada semester I-2026, terkontraksi 11,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp402,5 triliun.
Kontraksi ini sejalan dengan pemangkasan pagu TKD 2026 yang mencapai sekitar 24,6% dibanding tahun sebelumnya, sebuah tren yang menurut sejumlah analis membuat daerah harus memilih antara membayar gaji pegawai atau membiayai pembangunan.
Dua Opsi yang Sempat Dipertimbangkan
Keputusan Kementerian Keuangan ini sebetulnya berbeda arah dengan kajian yang lebih dulu disampaikan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kamis (30/7/2026),
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengusulkan agar persoalan gaji PPPK yang jadi keprihatinan pemda diselesaikan lewat pelunasan kurang bayar DBH, bukan lewat skema bantuan baru.
Menurut data yang dipaparkan Tito saat itu, pemerintah pusat masih menunggak kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2024 senilai Rp70,2 triliun kepada 413 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara untuk daerah yang tidak memiliki kekurangan DBH, opsi yang diusulkan adalah tambahan (top-up) Dana Alokasi Umum (DAU).
Namun kedua opsi itu punya kendala yang sama: keterbatasan fiskal negara. Purbaya menyebut pelunasan kurang bayar DBH sangat bergantung pada kondisi keuangan pusat, sementara opsi menambah DAU baru akan dipertimbangkan dalam penyusunan APBN 2027, bukan tahun anggaran berjalan ini.
“Kalau dikasih Rp1.000 triliun ya aman semua. Tetapi enggak gitu approach kami. Kami lihat kondisi keuangan kami seperti apa, dan ini sudah kebijakan Bapak Presiden untuk memberi bantuan dari pusat agar memastikan daerah cukup membayar kekurangan tadi,” jelas Purbaya.
Dengan pencairan yang dijanjikan tuntas pekan depan, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal kapan dana ini sampai ke daerah, melainkan apakah pemerintah akan berani merombak formula transfer fiskal sebelum masalah serupa muncul lagi tahun depan. (**)
Halaman : 1 2
