Kredit Foto: Tempo
6 Agu 2026 - 23:08 | 104 Views | 0 Suka
Bukan Lunasi DBH, Pusat Pilih Kucurkan Rp20,5 Triliun ke Pemda yang Kepepet Gaji ASN
Fiskal Daerah
Jakarta · 6 Agustus 2026
Desk Ekonomi
Desk Ekonomi
TKD SEMESTER I-2026 TERKONTRAKSI 11,2% YOY / 490
PEMDA TERIMA BANTUAN RP20,5 TRILIUN / KURANG BAYAR DBH RP70,2 TRILIUN BELUM LUNAS / TOP-UP DAU DITUNDA KE APBN 2027 /
Kebijakan Fiskal · 5–6 Agustus 2026
490
Daerah tertekan fiskal
Bantuan Rp20,5 triliun cair pekan ini — tapi ekonom sebut ini tambal sulam, bukan obat akar masalah.
Pemerintah pusat menyiapkan dana talangan senilai Rp20,5 triliun dari pos Bendahara Umum Negara untuk 490 pemda yang kesulitan membayar gaji ASN dan PPPK, alih-alih melunasi kurang bayar Dana Bagi Hasil yang sudah menumpuk sejak 2024.
Sem. I-2025
Rp402,5 T
Sem. I-2026
Rp357,4 T
Realisasi Transfer ke Daerah turun 11,2% secara tahunan — akar tekanan kas di ratusan pemda.
Suara Ekonom
“Bantuan ini pada dasarnya hanya mengatasi tekanan jangka pendek, bukan memperbaiki akar masalah.”
“Ini mengindikasikan bahwa formula transfer yang ada belum cukup mampu mengakomodasi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi di tingkat pusat.”
Bantuan Pusat ke Pemda
Rp20,5Triliun
Dari pos BA BUN, cair paling lambat pekan depan
Daerah Penerima
490Pemda
Dari lebih 500 pemda di Indonesia
Tunggakan Kurang Bayar DBH
Rp70,2Triliun
Ke 413 provinsi/kabupaten/kota sejak TA 2024
Pemangkasan Pagu TKD 2026
24,6%
Dibanding pagu TKD tahun sebelumnya
Dua Opsi yang Dipertimbangkan
Usulan Kemendagri
Lunasi Kurang Bayar DBH
Menutup tunggakan DBH TA 2024 ke 413 daerah, plus top-up DAU bagi daerah tanpa kurang bayar.
Ditunda ke APBN 2027
Keputusan Kemenkeu
Bantuan Darurat dari BA BUN
Suntikan Rp20,5 triliun untuk menutup selisih kebutuhan gaji ASN dan PPPK, tanpa menyentuh pos K/L.
Dipilih, cair pekan ini
Pernyataan Menteri Keuangan
“Kalau dikasih Rp1.000 triliun ya aman semua. Tetapi enggak gitu approach kami. Kami lihat kondisi keuangan kami seperti apa.”
1
Pemerintah memilih menyalurkan Rp20,5 triliun dari pos BUN ke 490 pemda, bukan melunasi kurang bayar DBH senilai Rp70,2 triliun.
2
Ekonom Core Indonesia menilai bantuan ini bersifat darurat dan temporer, berisiko menciptakan ketergantungan fiskal daerah.
3
Formula transfer DAU dinilai perlu direvisi agar mencerminkan kapasitas fiskal dan beban belanja pegawai daerah yang terus naik.
Sumber
Wawancara Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Kamis (6/8/2026); media briefing Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/8/2026); rapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Kamis (30/7/2026); data APBN Kita Kemenkeu edisi Juli 2026; Bisnis.com; Antara News; Media Indonesia; CNN Indonesia; Databoks Katadata.
Halaman : 1 2
Bagikan