Bahlil Bersinar, Gibran Disorot Negatif: Ini Peta Sentimen Digital Kabinet Prabowo Versi SSI

Sentimen Publik Masih Positif, tapi Belum Jadi Mayoritas

Terlepas dari catatan tersebut, riset SSI memperlihatkan bahwa pandangan publik terhadap Prabowo secara umum masih condong positif.

Angka sentimen positif tercatat 41,5 persen, jauh mengungguli sentimen negatif yang hanya 13,8 persen. Sisanya, sekitar 44,7 persen, merupakan percakapan bernada netral.

Meski unggul, angka sentimen positif ini belum menembus ambang 50 persen, yang menurut SSI berarti belum bisa disebut sebagai legitimasi mayoritas publik secara utuh.

Dinamika sentimen selama sebulan pemantauan pun tidak datar.

Pada pekan-pekan awal, arus percakapan lebih banyak diwarnai nada netral hingga negatif, seiring ramainya pembahasan Rapat Paripurna DPR tentang RUU Polri, pembahasan RAPBN, serta sejumlah isu ekonomi nasional yang memicu kritik warganet terhadap arah kebijakan pemerintah.

Memasuki pertengahan periode pemantauan, suasana berangsur berubah. Pemerintah mulai lebih aktif mempublikasikan capaian investasi dan optimisme ekonomi lewat berbagai kementerian, yang perlahan memancing respons positif dari publik.

Titik tertinggi sentimen positif justru tercapai menjelang akhir periode penelitian, bertepatan dengan kehadiran Presiden Prabowo dalam Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, serta pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026.

SSI menilai kehadiran presiden dalam agenda-agenda tersebut menjadi momentum yang mengangkat persepsi positif di ruang digital, meski kritik terhadap gaya bicara dan pidato presiden tetap muncul di tengah percakapan warganet.

Tanggapan dari Senayan

Merespons temuan ini, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rizki Faisal, menilai hasil riset SSI mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik terhadap presiden sesungguhnya masih terjaga, kendati ruang untuk memperkuat komunikasi pemerintah masih terbuka lebar.

Ia menyebut bahwa keberhasilan program-program strategis Prabowo hanya akan tersampaikan secara maksimal jika seluruh jajaran kabinet bergerak lebih solid, bukan sekadar menjalankan program tanpa mengkomunikasikannya ke publik.

“Riset ini hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan kerja kolektif, bukan hanya dalam menjalankan program, tetapi juga menjelaskan keberhasilan dan menjawab dinamika di ruang publik,” ujar Rizki, seperti dikutip dari keterangannya.

Ia menambahkan, capaian positif yang diraih Polri dalam riset tersebut semestinya menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk memperkuat komunikasi kelembagaan mereka masing-masing. (**)

Halaman : 1 2 3