Dewan Pers Perbarui KBLI, Media Wajib Satu Kode Utama

11 mnt baca

Regulasi Media · Tata Kelola Pers

Jakarta · 10–11 Agustus 2026
SE Dewan Pers 01/SE-DP/VIII/2026

Kode Usaha Baru

Dewan Pers mewajibkan setiap perusahaan pers mencantumkan satu KBLI utama, menyusul rombakan total klasifikasi usaha nasional oleh pemerintah lewat KBLI 2025.

43rb+

Estimasi media online yang beroperasi di Indonesia

960

Media siber yang baru terverifikasi Dewan Pers

Kode Lama vs Kode Utama Baru

Aturan 2023

KBLI Utama 2026

58130Cetak & Jurnal

58120Penerbitan Surat Kabar

63122Portal Web

58130Jurnal & Terbitan Berkala

6022Televisi

60202Televisi Digital

60102Radio

60101 / 60102Radio Analog / Digital

—Belum diatur

60311 / 60312Kantor Berita Negeri / Swasta

KBLI Pendukung yang Diperbolehkan

18111Pencetakan Umum 58110Penerbitan Buku 59112Produksi Video & TV 73100Periklanan 73202Jajak Pendapat 74193Desain Animasi & Komik 82300Konvensi & Pameran 85582Pelatihan TIK

“Perusahaan pers perlu mengecek kembali dokumennya. Jangan sampai kegiatan usaha sudah berkembang, tetapi KBLI yang tercantum masih menggunakan klasifikasi lama.”

Saidul Tombang — Ketua SPS Riau

Lanskap Pers yang Melatari Aturan Ini

Terverifikasi Faktual

1.277 Media

Pengaduan 2025

1.166 Kasus

Wartawan Tersertifikasi

14.647 Orang

Perusahaan pers baru wajib langsung memenuhi ketentuan KBLI terbaru saat mengajukan verifikasi. Sementara media yang sudah terverifikasi diberi kelonggaran — penyesuaian cukup dilakukan paling lambat saat pemutakhiran status verifikasi berikutnya, tanpa perlu membongkar akta secara mendadak.

Sumber: Dewan Pers RI, Kementerian Investasi/BKPM, Antara News, Jurnalpost.com, Riau Aktual, diakses Kamis (13/8/2026).

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi