MK Buka Pintu Pencairan Dana Pensiun Sekaligus, Buruh Freeport Menang Setelah Setahun Berjuang
Poin – Poin Penting
- MK mengabulkan sebagian uji materi UU P2SK lewat Putusan 139/PUU-XXIII/2025.
- Perkara ini diajukan pekerja PT Freeport Indonesia sejak pertengahan 2025, melalui proses panjang.
- MK membedakan manfaat pensiun sukarela sebagai bonus tambahan dari pesangon dan hak normatif PHK yang wajib dibayar sekaligus
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi UU P2SK yang diajukan pekerja PT Freeport Indonesia. Skema wajib cicil 80 persen kini gugur — peserta dana pensiun sukarela bebas memilih pencairan sekaligus atau berkala.
Setahun jalan panjang menuju putusan
UU P2SK disahkan
Pasal 161 dan 164 mengatur skema pembayaran manfaat pensiun berkala, dipertegas lewat POJK 27/2023 dengan formula 20:80 untuk manfaat di atas Rp500 juta.
DPR sampaikan keterangan
Anggota Komisi III Soedeson Tandra menilai gugatan tidak berdasar, menyebut pembatasan justru bentuk perlindungan bagi peserta.
Posisi DPR: menolak gugatanSidang keterangan ahli
Ahli hukum dan jaminan sosial menegaskan dana pensiun adalah badan hukum privat, terpisah dari skema jaminan sosial wajib milik negara.
Ahli mendukung pemohonPutusan dibacakan
MK mengabulkan sebagian permohonan, membuka pilihan pencairan sekaligus atau berkala bagi peserta dana pensiun sukarela.
Dikabulkan sebagianSiapa yang menggugat
Satu pemohon disebut telah pensiun sejak 1 Desember 2024 dan belum menerima haknya secara lump sum hingga putusan ini dibacakan — bukti kerugian yang menurut MK bersifat nyata, bukan sekadar potensi.
Skema lama vs skema baru
Pilihan kini sepenuhnya di tangan peserta, janda/duda, atau anak — dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
Uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus.— Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi · Gedung MK, Jakarta, 29 Juni 2026
Pemohon vs DPR — argumen yang bertabrakan
Yang berubah setelah putusan ini
Tak lagi wajib berkala
Dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai mewajibkan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala bagi peserta sukarela.
Dimaknai ulangBatas 20% lump sum dihapus
Ketentuan yang membatasi pencairan awal maksimal 20% kini dimaknai sebagai pilihan bebas peserta, bukan batas mengikat.
Dimaknai ulangIkut terdampak, perkara terpisah
Pada perkara 164/PUU-XXIII/2025, pasal ini dinyatakan kehilangan sebagian objek karena substansinya sudah diputus lewat perkara 139.
DisesuaikanTantangan literasi keuangan baru
Regulator dan pengelola dana pensiun kini dituntut memperkuat edukasi agar kebebasan mencairkan dana tak berujung pada risiko finansial di hari tua.
Perlu pengawasan