88% Perusahaan Sudah Pakai AI, Kedaulatan Data Jadi PR Besar Indonesia
Inilahdata.com – Pemerintah mulai melihat kecerdasan buatan (AI) bukan lagi sebagai teknologi yang sekadar ramai dibicarakan. Di balik perkembangan yang begitu cepat, ada dua persoalan besar yang dinilai akan menentukan posisi Indonesia ke depan: siapa yang menguasai teknologinya dan siapa yang mengendalikan datanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Ismail mengatakan dua hal tersebut harus menjadi bagian penting dari agenda transformasi digital Indonesia.
Menurut dia, perkembangan AI seharusnya diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata, terutama di sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Ismail mengawali paparannya dengan mengutip Stanford AI Index 2026. Laporan tersebut mencatat 88% organisasi di dunia telah menggunakan AI setidaknya dalam satu fungsi bisnis.
Tingkat adopsi tersebut bahkan disebut berlangsung lebih cepat dibandingkan penyebaran komputer pribadi maupun internet pada masa awal perkembangannya.
Angka itu, menurut Ismail, menunjukkan bahwa dunia usaha sudah melewati tahap bertanya apakah AI perlu digunakan atau tidak.
“Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan menggunakan AI, tetapi akan kita bawa ke mana teknologi ini,” ujarnya dalam International Conference on ICT for Smart Society (ICISS) 2026, Rabu (26/8/2026).
AI Mulai Bergerak Dari Generatif Ke Pengambilan Keputusan
Perkembangan AI, kata Ismail, juga sudah bergerak lebih jauh dari sekadar kemampuan membuat teks, gambar atau berbagai jenis konten.
AI kini mulai memiliki kemampuan untuk membaca situasi, memahami informasi dan mengambil tindakan berdasarkan data yang tersedia.
“Dia sensing, dia understanding, dia act, dia tangkap semua gejala dan informasinya dipelajari, dia ambil keputusan,” kata Ismail.
Menurut dia, kemampuan tersebut harus diarahkan untuk menciptakan meaningful value. Pemerintah melihat sejumlah sektor yang bisa mendapatkan manfaat besar, mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga pertanian.
Di bidang pendidikan, misalnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah.
Di sektor pertanian, teknologi tersebut dapat membantu petani membaca pola cuaca yang semakin sulit diprediksi akibat perubahan iklim.
Namun, Ismail mengingatkan bahwa persoalan terbesar Indonesia bukan semata-mata terletak pada kemampuan algoritma.
Ada dua pekerjaan rumah yang jauh lebih mendasar: memastikan konektivitas tersedia secara merata dan memastikan Indonesia memiliki kendali atas data yang dihasilkan masyarakatnya sendiri.
Jutaan Warga Menghasilkan Data Setiap Hari
Ismail menyoroti besarnya data yang dihasilkan masyarakat Indonesia setiap hari.
“228 juta warga dengan minimal 7 jam sehari memproduksi data setiap hari, apakah data ini sudah kita bisa manfaatkan, selama ini kita setor tiap hari ke platform global,” ujarnya.
Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari gagasan kedaulatan data yang didorong pemerintah.
Menurut Ismail, kedaulatan data bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari perusahaan atau teknologi global. Indonesia tetap perlu terhubung dengan ekosistem digital dunia.
Yang lebih penting, kata dia, Indonesia harus memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan data yang dimilikinya, baik dari sisi infrastruktur maupun platform.
Dengan begitu, data tidak hanya menjadi bahan baku yang menguntungkan perusahaan teknologi global, tetapi juga dapat diolah menjadi aset strategis bagi pembangunan nasional.
AI Mulai Masuk Ke Sistem Pemerintahan
Gagasan mengenai AI sebagai aset strategis juga disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan proses transformasi digital pemerintahan sejauh ini telah menyederhanakan sekitar 70% sistem pemerintahan. Menurutnya, perkembangan AI harus dilihat lebih jauh daripada sekadar alat untuk membantu pekerjaan administratif.
“AI saat ini sudah terus berkembang,” ujar Luhut.
Salah satu contoh yang disorot adalah program percontohan Government Technology (GovTech) di Banyuwangi. Dalam penerapannya, sistem tersebut mampu mengidentifikasi sekitar 77% penyaluran subsidi yang sebelumnya dinilai salah sasaran.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengintegrasikan data antarinstansi.
Luhut sebelumnya juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem Digital Single ID berbasis AI untuk membantu memastikan penyaluran bantuan sosial dan subsidi lebih tepat sasaran.
Sekitar 80% sistem GovTech yang menjadi fondasinya disebut telah saling terhubung.
Bagi Luhut, persoalannya bukan hanya bagaimana pemerintah memiliki data dalam jumlah besar, tetapi bagaimana data tersebut dirancang dan digunakan dengan benar.
Data yang akurat akan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan sekaligus membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Indonesia Tak Harus Memilih Kubu
Dalam perkembangan teknologi global yang semakin dipengaruhi persaingan Amerika Serikat dan China, Luhut melihat posisi Indonesia sebagai negara non-blok justru memberikan ruang yang cukup luas.
Indonesia, menurutnya, dapat mempelajari perkembangan teknologi dari kedua kekuatan tersebut tanpa harus sepenuhnya masuk ke salah satu kubu.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perkembangan AI juga membawa risiko yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemerintah membutuhkan pedoman yang jelas mengenai penggunaan teknologi tersebut.
“Kita harus berpartner dengan AI, karena ke mana pun lari akan ada AI,” tegas Luhut.
Di balik Euforia AI, Ada Risiko Bubble
Optimisme pemerintah terhadap AI mendapat catatan kritis dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie.
Stella mengingatkan bahwa perkembangan AI yang sangat cepat juga membawa risiko terbentuknya gelembung investasi atau bubble.
Kekhawatiran tersebut bukan hal baru. Sebelumnya, Stella juga pernah membandingkan fenomena AI dengan demam bunga tulip di Belanda pada abad ke-17 dan gelembung perusahaan teknologi atau dot-com bubble pada akhir 1990-an.
Menurutnya, tingginya ekspektasi terhadap AI perlu dilihat secara lebih hati-hati. Teknologi ini memang mampu menjawab banyak persoalan, tetapi hal tersebut tidak berarti seluruh investasi dan klaim mengenai AI akan otomatis menghasilkan nilai ekonomi yang sepadan.
“Dengan diagnosa-diagnosa dan kecurigaan bisa saja ya, karena AI bisa menjadi solusi dan jawaban dari banyak pertanyaan saat ini,” ujar Stella.
Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting untuk menjaga agar perkembangan AI tidak berhenti pada euforia.
Stella menyebut ada tiga fungsi utama yang harus diperkuat perguruan tinggi, yakni penciptaan pengetahuan (creation of knowledge), transmisi pengetahuan (transmission of knowledge), serta kurasi dan pemanfaatan pengetahuan (curation of knowledge).
Ketiganya menjadi penting karena perkembangan AI tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga bagaimana manusia memahami, menguji dan menggunakan teknologi tersebut.
Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan sekadar mengejar siapa yang paling cepat mengadopsi AI. Yang lebih menentukan adalah apakah teknologi tersebut mampu menciptakan manfaat nyata, sementara Indonesia tetap memiliki kendali atas data, pengetahuan dan arah pemanfaatannya.
Sebab, ketika AI semakin masuk ke hampir seluruh aspek kehidupan, kedaulatan teknologi tidak lagi hanya soal memiliki teknologi, tetapi juga soal memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana teknologi itu digunakan dan untuk kepentingan siapa. (**)
Halaman : 1 2
