Zulhas: MBG Bermasalah Setahun, Refocusing 2 Bulan
Inilahdata.com – Pemerintah akhirnya buka suara soal karut-marut yang membayangi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang lebih dari setahun terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan permintaan maaf terbuka sekaligus mengumumkan bahwa kementerian-kementerian terkait tengah menata ulang (refocusing) pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut, dengan tenggat penyelesaian satu hingga dua bulan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers Rancangan APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia mengakui bahwa gejolak MBG bukan persoalan di satu-dua instansi, melainkan temuan yang muncul di hampir seluruh kementerian yang selama ini ikut mengawal program tersebut.
“Kami minta maaf hampir satu tahun lebih ya gonjang-ganjing luar biasa, terjadi di sana-sini kami terus-menerus, hampir semua kementerian menemukan kejanggalan dan sudah diambil tindakan,” ujar Zulhas, tanpa merinci lebih jauh bentuk kejanggalan yang dimaksud.
Tiga Sasaran Refocusing dalam Dua Bulan
Zulhas memetakan tiga agenda besar yang harus dituntaskan pemerintah dalam kurun waktu tersebut. Pertama, percepatan penyaluran MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku, yang ditargetkan rampung lebih cepat, yakni dalam satu bulan.
Kedua, perluasan penerima manfaat untuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 11 juta jiwa.
Ketiga, pembangunan sekitar 13 ribu titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Pulau Jawa, berikut penyelesaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi 7.000–8.000 SPPG yang belum memenuhi standar tersebut.
“Kita minta waktu dua bulan, refocusing. Kita akan menyelesaikan wilayah 3T: NTT, Papua, Maluku, yang sangat memerlukan. Itu kita akan selesaikan dalam satu bulan ini,” kata Zulhas.
Ihwal anggaran, Zulhas mengungkapkan pos MBG untuk tahun 2027 dipatok sementara sebesar Rp240 triliun, jumlah terbesar di antara seluruh program yang berada di bawah koordinasinya, dengan proyeksi jangkauan sekitar 70 juta penerima manfaat.
Namun ia menegaskan angka itu masih bisa berubah karena proses pendataan dan refocusing anggaran belum final.
Sepekan sebelumnya, dalam forum terpisah, Zulhas bahkan sempat menyebut estimasi sementara penerima manfaat 2027 berkisar 63 juta jiwa, angka yang menurutnya “masih plus-minus” sebelum data final rampung dalam dua bulan.
Zulhas menaruh optimisme baru pada pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Lembaga yang menjadi eksekutor teknis MBG di lapangan itu kini dinakhodai Sudaryono, yang menggantikan Nanik S. Deyang setelah sempat terjadi dua kali pergantian kepemimpinan BGN dalam kurun kurang dari tiga bulan.
“Dan alhamdulillah sekarang dipimpin yang baru, anak muda, Mas Dar yang terbuka, cerdas,” ujarnya.
Bayang-Bayang Kasus Korupsi Tata Kelola MBG
Pembenahan yang kini digenjot pemerintah tak lepas dari rentetan kasus hukum yang menyeret jajaran pimpinan BGN sebelumnya.
Awal Juni 2026, Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana, bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Sehari setelah pencopotan, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026 dan langsung menahan mereka.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, saat itu mengungkap dugaan penyimpangan tak hanya terjadi pada pengelolaan yayasan dapur MBG di tingkat sekolah, tetapi juga merembet ke berbagai proyek pengadaan barang.
Salah satu temuan yang disorot penyidik adalah dugaan penggelembungan harga pada pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp1 triliun. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru.
Presiden Prabowo sendiri berulang kali menegaskan sikap kerasnya terhadap praktik korupsi yang menggerogoti program yang menyasar langsung mulut anak-anak Indonesia ini. Dalam Pidato Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (14/8), ia melontarkan kritik tajam.
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya sama sekali tidak ada nilai kemanusiaannya,” tegas Prabowo.
Taruhannya: Generasi yang Tumbuh Tak Optimal
Prabowo mengaitkan urgensi MBG dengan misi besar pembangunan sumber daya manusia, khususnya penanggulangan stunting. Ia menyebut sekitar satu dari empat anak Indonesia, atau kisaran 25 persen, masih mengalami hambatan pertumbuhan tersebut, meski angka itu tampak lebih tinggi dari data resmi terbaru.
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting nasional sudah turun ke 19,8 persen, dengan kesenjangan tajam antarwilayah.
Bali mencatat angka terendah di kisaran 8,6 persen, sementara Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah 3T yang justru diprioritaskan MBG, masih bertengger di kisaran 30 persen lebih.
“Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa dampaknya bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan menyangkut daya saing generasi mendatang di pasar kerja. “Untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup.
Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup,” ujarnya.
Dengan alokasi anggaran yang direncanakan menembus Rp240 triliun pada 2027, porsi terbesar di lintas program prioritas pangan nasional—tekanan publik terhadap akuntabilitas MBG dipastikan tak akan mereda.
Dua bulan ke depan akan menjadi masa pembuktian apakah janji refocusing benar-benar mengubah wajah program yang telanjur diwarnai gonjang-ganjing kelembagaan dan kasus hukum ini. (**)
Halaman : 1 2
