Ilustrasi sidang MK. Kredit Foto: Muhammad Reevanza/detikFoto

26 Jul 2026 - 07:25 | 42 Views | 0 Suka

MK Larang Kuota Internet Hangus, Komdigi Kaji Putusan

12 mnt baca

Desk Ekonomi Digital & Regulasi

Putusan MK Kuota Internet
Sabtu, 25 Juli 2026

PUTUSAN MK NO. 273/PUU-XXIII/2025, 23 JULI 2026 / SISA KUOTA TAK BOLEH HANGUS / OPERATOR WAJIB SEDIAKAN OPSI ROLLOVER / KOMDIGI: AKAN KAJI SECARA KOMPREHENSIF / DPR DESAK OPERATOR SEGERA PATUH /

Satu Putusan, Empat Babak

01 — PUTUSAN

MK Kabulkan Sebagian

02 — BANTAHAN

Operator Tolak Istilah

03 — KEWAJIBAN

Opsi Rollover Kuota

04 — TINDAK LANJUT

Komdigi Kaji Regulasi

Sisa Kuota, Kini Hak Milik yang DilindungiKomdigi Janji Kaji Putusan MK Secara Menyeluruh

Mahkamah Konstitusi mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet tidak lagi hangus. Komdigi menyatakan akan mengevaluasi regulasi sektor telekomunikasi berdasarkan putusan ini.

Nomor Putusan

273/PUU-XXIII/2025

Dibacakan Kamis, 23/7/2026

Pemohon Uji Materi

3warga negara

Ojol, pedagang kuliner, dosen/advokat

Pasal yang Diuji

Ps 28ayat 1

UU Telekomunikasi via UU Cipta Kerja

Opsi Skema Perlindungan

5alternatif

Rollover, perpanjangan, refund, dll.

Sebelum dan Sesudah Putusan

Sebelum

Kuota Hangus Otomatis

Sisa kuota hilang begitu masa aktif berakhir, tanpa kompensasi.

Sesudah Putusan MK

Wajib Ada Opsi Perlindungan

Rollover, perpanjangan, atau kompensasi lain bagi sisa kuota.

Yang Disampaikan Para Pihak

“

Komdigi akan mengkaji hasil putusan secara komprehensif.

Meutya Hafid — Menteri Komunikasi dan Digital, 24 Juli 2026

“

Kami memastikan setiap kebijakan di sektor telekomunikasi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.

Meutya Hafid — Menteri Komunikasi dan Digital, 24 Juli 2026

“

Kuota bukan benda yang dapat dimiliki secara permanen, melainkan hak penggunaan layanan dalam batas tertentu.

Adiputranto — Perwakilan XL Axiata dalam sidang MK

Landasan Hukum Putusan

Ps 28(1)

Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi — dinyatakan bersyarat inkonstitusional tanpa kewajiban opsi layanan pelindung kuota.

UU 6/2023

UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja — pasal turunan yang mengubah ketentuan UU Telekomunikasi 1999 diuji materikan.

Ps 71(2)

Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja — objek utama permohonan uji materi para pemohon.

Pihak Terkait

Mahkamah Konstitusi · Pemutus perkara

Meutya Hafid · Menteri Komunikasi dan Digital Telkomsel, Indosat, XL Axiata · Operator Oleh Soleh · Anggota Komisi I DPR RI

MK mewajibkan operator menyediakan opsi layanan agar sisa kuota internet tidak hangus lewat Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Komdigi menyatakan akan mengkaji putusan secara komprehensif sebagai dasar evaluasi regulasi telekomunikasi.

Operator sempat membantah istilah “kuota hangus” dalam persidangan, namun DPR mendesak mereka segera patuh pada putusan.

Sumber

Kontan (keterangan Menkomdigi Meutya Hafid, 24 Juli 2026); Kompas.com; Tekno Kompas; Liputan6.com; ANTARA News; Tirto.id; Kumparan.com; MKRI.id; Cenderawasih Pos; LINGKAR; SERUJI — dihimpun 16 April–25 Juli 2026.

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi