KPK Buka Dasar Hitungan Rp622 Miliar: Kuota Haji Itu Milik Negara, Bukan Swasta

Beranda - NEWS - Nasional

9 mnt baca

KPK · Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag

Eksepsi Yaqut Selasa, 18/8/2026
Kamis, 20 Agustus 2026

Rp622 Miliar

DASAR PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA VERSI KPK

KPK menegaskan kuota haji 20.000 jemaah adalah milik negara — bukan swasta — sehingga keuntungan ilegal PIHK dihitung sebagai kerugian negara.

JALUR KUOTADari Antrean Reguler ke Jemaah Khusus

Kuota yang semestinya untuk jemaah reguler yang mengantre dialihkan ke jemaah haji khusus dengan cara melawan hukum.

BASIS HUKUMTiga Penguat Konstruksi Kerugian

BPK

Audit Investigatif

₨

Ahli Keuangan Negara

Ahli Hukum Pidana

DUA SIKAPYang Saling Menantang

Achmad Taufik Husein — Plt. Direktur Penyidikan KPK

“Kuota haji 20.000 adalah menjadi milik negara… apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini mestinya balik ke negara.”

Yaqut Cholil Qoumas — Eks Menteri Agama

“Ini harus dibuktikan secara terang benderang.”

LINIMASAPerjalanan Perkara

Jan 2026

KPK tetapkan Yaqut & eks stafsus sebagai tersangka kuota haji tambahan 2023-2024

Feb 2026

KPK terima hasil audit BPK: potensi kerugian negara Rp622 miliar

11 Agu 2026

Dakwaan dibacakan: Yaqut diperkaya USD271.500, 313 PIHK raih ratusan miliar rupiah

18 Agu 2026

Yaqut ajukan eksepsi, tantang KPK buktikan kerugian “terang benderang”

20 Agu 2026

KPK jawab: kuota adalah milik negara, keuntungan PIHK ilegal dihitung kerugian negara

Bukan uang yang lenyap dari brankas negara, melainkan hak jemaah yang berpindah tangan — begitulah KPK mencoba menerjemahkan angka Rp622 miliar ke ruang sidang.

INILAHDATA.COM

Sumber: Keterangan Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, Kamis (20/8/2026); Surat Dakwaan JPU KPK; Kompas.com; Tribunnews.com; CNN Indonesia; Republika.co.id — data per 18-20 Agustus 2026.

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi