Uang Rp17,6 Triliun Milik Keluarga Konglomerat Diam-Diam Mengalir ke Luar Negeri
Inilahdata.com – Dari sebuah gedung perkantoran tua di kawasan pertokoan utama Singapura, keluarga terkaya di Indonesia rupanya tengah menjalankan langkah yang selama puluhan tahun mereka hindari: memindahkan sebagian kekayaannya ke luar negeri.
Sebagaiman dikutip dari Bloomberg News, mengungkap bahwa dari sebuah gedung perkantoran tua di kawasan pertokoan utama Singapura, keluarga terkaya Indonesia diam-diam mulai berinvestasi ke luar negeri seiring melambatnya perekonomian domestik.
Total dana yang mengalir ke luar negeri itu, menurut penelusuran dokumen perusahaan dan wawancara dengan sejumlah orang dekat kelompok usaha tersebut, mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS atau setara Rp 24 triliun lebih.
Jejak itu bermula pada penghujung 2023. Kala itu, sebuah perusahaan bernama Evergreen Hill Enterprise Pte Ltd merogoh kocek 669 juta dolar AS untuk mengakuisisi bisnis kertas khusus di Amerika Serikat.
Setahun berselang, perusahaan yang sama kembali beraksi. Evergreen membayar 360 juta euro atau sekitar 418 juta dolar AS untuk mengambil alih produsen kertas rokok di Austria.
Dua transaksi besar itu ternyata baru puncak gunung es, sedikitnya sembilan entitas yang berbasis di Singapura dan London terafiliasi dengan keluarga Hartono tercatat telah menanamkan modal minimal 1,4 miliar dolar AS di luar negeri, dan proses itu disebut masih terus berjalan hingga kini, termasuk pada sebuah perusahaan perangkat lunak jasa keuangan di Singapura.
Nama Keluarga yang Sengaja Disamarkan
Yang menarik, dalam seluruh transaksi tersebut nama keluarga Hartono nyaris tak pernah muncul di permukaan. Dokumen resmi dan siaran pers hanya menyebut Evergreen Hill sebagai pembeli, dideskripsikan semata sebagai bagian dari “kelompok usaha swasta sukses berbasis di Indonesia” tanpa menyebut nama Hartono maupun perusahaan induk mereka.
Namun jejak kepemilikan tetap bisa dilacak: berdasarkan dokumen perusahaan di Singapura dan Indonesia, pemilik tunggal Evergreen adalah PT Eragraha Pirantimegah, yang sepenuhnya dikuasai keluarga Hartono. Ketika dimintai konfirmasi, keluarga ini memilih bungkam dan menolak memberikan komentar apa pun.
Langkah senyap ini menjadi perhatian karena bertentangan dengan kebiasaan lama keluarga tersebut. Keluarga senilai sekitar 30 miliar dolar AS ini selama ini dikenal sangat tertutup dari sorotan media dan biasanya menanamkan kekayaannya di dalam negeri, mengelola kerajaan bisnis mulai dari perbankan, pabrik rokok, hingga properti.
Pergeseran arah investasi ke luar negeri ini pun ditengarai mencerminkan meningkatnya kegelisahan kalangan elite bisnis terhadap sejumlah kebijakan era Presiden Prabowo Subianto.
Bukan Hartono Saja
Fenomena hijrahnya modal taipan Indonesia ke luar negeri rupanya bukan monopoli keluarga Hartono. Miliarder Alex Ramlie tercatat menyepakati akuisisi aset tambang batu bara di Australia senilai 3,9 miliar dolar AS pada Mei, sementara kelompok usaha milik Prajogo Pangestu, orang terkaya kedua di Indonesia, mengajukan tawaran 5 miliar dolar AS untuk mengakuisisi perusahaan panas bumi di Filipina pada Juli.
Pengamat menilai gejala ini berkaitan dengan situasi ekonomi domestik yang penuh ketidakpastian. Analis senior Asia dari Verisk Maplecroft, Laura Schwartz, menyebut peran pemerintah yang makin dominan telah memicu ketidakpastian di berbagai sektor krusial ekonomi Indonesia.
Data pasar turut menguatkan gambaran ini: sejak Prabowo dilantik Oktober 2024, rupiah sempat anjlok ke titik terlemah sepanjang sejarah, investor asing melepas saham Indonesia senilai hampir 4 miliar dolar AS sejak Januari, hampir empat kali lipat dibanding sepanjang 2025,dan bank-bank asing terbesar di Indonesia memulangkan sekitar 640 juta dolar AS modalnya.
Merespons temuan ini, pihak Istana menegaskan komitmennya menjaga iklim usaha yang adil dan berbasis aturan hukum bagi seluruh investor.
Badan Komunikasi Pemerintah juga menyatakan penghargaannya terhadap peran sektor swasta dalam mendukung investasi dan pembangunan nasional, seraya menegaskan keterlibatan dunia usaha dalam program pemerintah tidak mengubah komitmen negara terhadap kepastian hukum dan tata kelola yang baik.
Ketegangan yang Berujung ke BCA
Bagian paling menarik dari investigasi ini adalah rentetan peristiwa yang diduga memperburuk hubungan keluarga Hartono dengan pemerintahan Prabowo.
Agustus tahun lalu, Danantara memanggil sepuluh keluarga konglomerat terkaya Indonesia, termasuk Hartono, ke sebuah pertemuan di Jakarta terkait skema “obligasi Patriot”.
Robert Budi Hartono maupun putra sulungnya, Victor, absen dari pertemuan itu dan hanya mengirim perwakilan, sementara taipan lain seperti Anthoni Salim hadir langsung. Ketidakhadiran itu disebut dianggap Prabowo sebagai bentuk ketidakhormatan.
Beberapa hari setelahnya, Partai Kebangkitan Bangsa menuding keluarga Hartono membayar terlalu murah saat mengakuisisi saham pengendali Bank Central Asia (BCA) bersama Farallon Capital Management pada 2002, senilai sekitar 537 juta dolar AS berdasarkan kurs saat itu, kini nilai pasar BCA telah membengkak menjadi 46,2 miliar dolar AS dan menjadikannya bank terbesar keempat di Asia Tenggara.
Tak lama berselang, giliran Victor Hartono yang menjadi sorotan. Otoritas Indonesia melarang Victor Hartono bepergian ke luar negeri sehubungan dengan penyelidikan dugaan korupsi terkait pajak, salah satu dari lima orang yang masuk daftar cegah.
Kejaksaan Agung menyebut permintaan larangan bepergian itu terkait penyelidikan dugaan kurang lapor kewajiban pajak korporasi periode 2016 hingga 2020. Sekitar satu setengah bulan kemudian, larangan tersebut dicabut setelah penyidik menilai Victor telah bersikap kooperatif sepanjang proses penyelidikan.
Tak lama setelah dibebaskan, adiknya, Martin Hartono, justru terlihat mendampingi Prabowo dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris, namun dampak dari rangkaian peristiwa itu telanjur terasa di pasar modal: saham BCA anjlok 17 persen sepanjang 2025 dan kembali merosot 18 persen tahun ini, meski penurunan itu juga sebagian mencerminkan pelemahan kepercayaan investor terhadap bursa Indonesia secara umum.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kasus ini memperlihatkan kesiapan pemerintah menegaskan bahwa konglomerasi sebesar apa pun tetap harus tunduk pada prioritas negara, sebuah sinyal yang berpotensi membuat investor jangka panjang semakin berhati-hati menanamkan modal di Indonesia.
Kebijakan yang Memicu Kegelisahan
Sejumlah kebijakan Prabowo turut disebut memperkeruh hubungan dengan pengusaha besar.
Dicontohkan bahwa seperti makan bergizi gratis yang menyedot anggaran hingga sekitar 45 miliar dolar AS tahun ini dan kampanye pengambilalihan jutaan hektare kebun sawit swasta oleh Menteri Pertahanan.
Termasuk skema “obligasi Patriot” berimbal hasil di bawah harga pasar bagi kalangan berada, semuanya dipandang sejumlah kalangan usaha sebagai bentuk tekanan yang tidak berimbang.
Keluarga yang Selama Ini Memilih Bertahan di Dalam Negeri
Sebagai keturunan Tionghoa-Indonesia generasi kedelapan, keluarga Hartono sesungguhnya bukan pihak yang asing dengan gejolak politik-ekonomi domestik.
Berbeda dari taipan lain seperti Sukanto Tanoto, Prajogo Pangestu, Low Tuck Kwong, atau Anthoni Salim yang lebih dulu memperluas aset ke Singapura maupun Hong Kong, keluarga Hartono selama ini justru dikenal konsisten menyimpan kekayaannya di dalam negeri.
Kekayaan keluarga ini bermula dari bisnis rokok kretek rintisan Oei Wie Gwan, ayah dari Michael dan Robert Budi, yang mendirikan PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, pada 1951. Berdasarkan data Euromonitor International, Djarum tercatat memproduksi sekitar seperlima dari seluruh rokok yang beredar di Indonesia pada 2025.
Namun bisnis rokok kian menyusut, dan generasi muda keluarga ini, sekitar 18 orang di antaranya menurut catatan Victor Hartono, bahkan banyak yang tidak merokok, mendorong keluarga ini merambah sektor lain: kendaraan listrik, sawit, hingga perdagangan daring.
“Siapa pun yang berkuasa, kami beradaptasi,” ujar Victor Hartono dalam sebuah kuliah umum di kampus dalam negeri tahun lalu.
Sebuah kalimat yang kini terasa relevan menggambarkan langkah keluarganya melebarkan sayap ke luar negeri di tengah tekanan politik dan ekonomi yang mereka hadapi di rumah sendiri. (**)
Halaman : 1 2
