Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Kredit Foto: CNBC Indonesia/Zahwa Madjid.
3 Sep 2026 - 19:35 | 50 Views | 0 Suka
Survei Biaya Hidup Jatuh Tempo, BPS Minta Anggaran Triliunan
EKONOMI · ANGGARAN LEMBAGA NEGARA
Jakarta
Rabu, 2 September 2026
Rabu, 2 September 2026
BPS Perluas Cakupan Survei Nasional 2027
38
Provinsi (Saat Ini)
514
Kabupaten/Kota (Target 2027)
CAKUPAN PENIMBANG INFLASI DIPERLUAS SECARA NASIONAL
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengusulkan tambahan anggaran Rp1,47 triliun kepada Komisi X DPR RI untuk mendukung pemutakhiran survei biaya hidup yang mencakup 514 kabupaten/kota di 2027.
PERNYATAANAmalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS
BPS “mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan kegiatan statistik” tahun anggaran 2027 kepada Komisi X DPR RI.
AW
Amalia Adininggar Widyasanti
Kepala BPS
RINCIANAlokasi Tambahan Anggaran
🗂️
Rp546 M Dukungan Manajemen
Dialokasikan untuk kebutuhan manajerial dan penunjang operasional BPS sepanjang 2027.
📊
Rp926 M Kegiatan Statistik
Membiayai survei-survei penting yang jatuh tempo untuk dimutakhirkan, termasuk survei biaya hidup.
PERNYATAANAlasan Pagu Perlu Ditambah
Alokasi pagu di Nota Keuangan dinilai “belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran” agar BPS dapat berjalan secara optimal sepanjang 2027.
AW
Amalia Adininggar Widyasanti
Kepala BPS
CAKUPANPerluasan Survei Biaya Hidup
CAKUPAN LAMA
38 Provinsi
Basis penimbang inflasi selama ini hanya mengandalkan data di tingkat provinsi.
TARGET 2027
514 Kabupaten/Kota
Survei pola konsumsi masyarakat diperluas hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
ATENSI TAMBAHAN
Rehabilitasi Kantor Daerah
Sebagian dana juga dipakai memperbaiki kantor BPS di daerah yang rusak parah akibat bencana.
Dari basis 38 provinsi menuju 514 kabupaten/kota — perluasan survei biaya hidup ini menjadi taruhan utama di balik usulan tambahan anggaran BPS untuk 2027.
INILAHDATA.COM
Sumber: CNBC Indonesia, 3 September 2026.
Halaman : 1 2
Bagikan