Inilahdata.com – Kekeringan yang melanda Sungai Kapuas dan Sungai Barito belakangan ini bukan sekadar fenomena musiman.
Bagi Koalisi Bersihkan Bankmu, kondisi itu adalah bukti nyata dampak perubahan iklim sekaligus alarm bagi pemerintah dan sektor keuangan untuk segera mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Pasalnya selama perbankan masih membiayai industri batu bara, krisis ekologis di Kalimantan dinilai akan terus berulang.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) yang juga bagian dari Koalisi Bersihkan Bankmu, Bhima Yudhistira, menegaskan penghentian pembiayaan batu bara harus berjalan beriringan dengan percepatan pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Tanpa percepatan pemensiunan PLTU batu bara dan disetopnya pembiayaan ke batu bara, maka krisis iklim hanya akan terus memburuk yang tak hanya membuat sektor energi makin rentan, tapi menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Bencana yang terjadi di Kalimantan ini akan terus terulang kalau bank-bank masih terus membiayai batu bara,” kata Bhima dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
Bhima menyebut, industri batu bara sendiri sebenarnya menghadapi risiko ekonomi yang tak kalah besar akibat krisis iklim yang mereka turut ciptakan.
Ia merujuk pada studi Toxic 20, yang menaksir kerugian ekonomi dari pemanfaatan batu bara di sektor pembangkit listrik mencapai Rp1.813 triliun, angka yang berpotensi terus membengkak seiring memburuknya dampak perubahan iklim, naiknya biaya kesehatan, dan menurunnya fungsi sungai-sungai di Kalimantan.
“Jangan merasa industri batu bara jadi korban, tapi masalahnya disebabkan oleh mereka sendiri. Kerugian ekonomi dari batu bara itu nyata adanya,” ujarnya.
Tak hanya industri batu bara, PLN dan bank-bank yang membiayainya pun disebut berpotensi ikut terseret risiko ekonomi, terutama bila aset infrastruktur batu bara seperti pembangkit listrik dan kapal tongkang berujung mangkrak.
“Ketika risiko ini melonjak, krisis energi dan krisis keuangan tidak terhindarkan,” ujar Bhima.
Laporan Bersihkan Bankmu sendiri mencatat perbankan domestik masih terus menyalurkan pinjaman ke perusahaan batu bara.
Sepanjang periode 2021-2024, total pinjaman perbankan domestik ke perusahaan batu bara tercatat mencapai 7,2 miliar dolar AS, dengan 5,6 miliar dolar AS di antaranya berasal dari bank-bank besar.
Koalisi menghitung, nilai pembiayaan sebesar itu setara dengan potensi pendanaan untuk 19 proyek energi terbarukan di bawah skema kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP).
Dari sisi kondisi lapangan, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menilai krisis lingkungan di provinsi itu tak lepas dari besarnya penguasaan ruang oleh berbagai konsesi, termasuk pertambangan batu bara.
Ia mencatat sekitar 60 persen dari total 15,3 juta hektare wilayah Kalimantan Tengah kini berada dalam penguasaan konsesi, kondisi yang menurutnya menekan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara serius.
“Salah satu penanda yang paling parah adalah kondisi pendangkalan disertai kekeringan sejumlah sungai termasuk Sungai Barito yang selama ini menjadi salah satu jalur penting pengiriman hasil ekstraktivisme,” kata Janang.
Menurutnya, rangkaian bencana ekologis yang terus terjadi mestinya menjadi bahan evaluasi serius atas kebijakan pengelolaan ruang dan sumber daya alam selama ini.
Koalisi Bersihkan Bankmu pun mendesak pemerintah untuk mengarahkan pembiayaan ke energi terbarukan dan menyudahi ketergantungan pada batu bara, sebagai langkah menekan risiko krisis iklim yang dari waktu ke waktu semakin besar. (**)
Halaman : 1 2