Ruang Fiskal Menipis, Target Defisit 2027 Dinilai Berat

12 mnt baca

Inilahdata.com – Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 turun ke level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Target ini dinilai para ekonom sebagai sinyal kehati-hatian fiskal yang patut diapresiasi, namun di sisi lain juga dianggap cukup berat untuk direalisasikan mengingat ruang gerak keuangan negara yang kian sempit.

Chief Economist PermataBank Josua Pardede memproyeksikan realisasi defisit tahun depan justru akan lebih tinggi dari target pemerintah, yakni berkisar 2,70% hingga 2,90% PDB. Menurutnya, target 2,4% bukan sesuatu yang mustahil, tetapi jalan menuju ke sana tidak mudah.

Josua menjelaskan, keberhasilan mencapai target defisit tersebut sangat bergantung pada kemampuan sisi penerimaan untuk tumbuh lebih kencang dibanding laju belanja.

Ia menekankan perlunya perbaikan administrasi perpajakan, penutupan celah kebocoran, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, tanpa harus menekan daya beli masyarakat maupun mengganggu iklim investasi.

Ia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2027 hanya akan mencapai 5,22%, lebih rendah dibanding asumsi pemerintah yang mematok 5,9%.

Sementara itu, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada di rentang 7,10%-7,30%, melampaui asumsi pemerintah sebesar 6,9%.

“Pertumbuhan yang lebih rendah akan mengurangi penerimaan dan membuat rasio defisit lebih tinggi, sedangkan imbal hasil SBN yang lebih tinggi akan menambah beban bunga,” ujarnya.

Dengan asumsi PDB nominal sekitar Rp28.068 triliun, kisaran defisit 2,70%-2,90% versi Josua tersebut setara dengan angka Rp758 triliun hingga Rp814 triliun, atau sekitar Rp87 triliun sampai Rp143 triliun lebih besar dibandingkan rencana resmi pemerintah.

Senada, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai target defisit 2,4% PDB pada 2027 tergolong ambisius sebab pemerintah tengah berupaya melakukan konsolidasi fiskal justru di saat kebutuhan belanja sedang meningkat.

Menurut Rizal, strategi menahan pengeluaran saja tidak cukup. Sisi penerimaan negara, kata dia, juga harus digenjot lewat perbaikan rasio pajak (tax ratio), optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penajaman prioritas belanja agar lebih selektif.

“Target defisit 2,4% PDB pada 2027 menurut saya cukup ambisius karena pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal pada saat kebutuhan belanja justru meningkat,” kata Rizal.

Ia mengingatkan, jika penerimaan negara tidak tumbuh secara struktural, pemerintah pada akhirnya hanya akan punya pilihan terbatas: memangkas belanja produktif, menunda sejumlah program, atau memperbesar pembiayaan lewat utang.

Sementara itu, untuk tahun berjalan, outlook defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85% PDB masih dinilai berada dalam batas yang bisa dikelola.

Josua menyebut angka tersebut masih di bawah ambang batas 3% PDB dan belum mencerminkan kondisi darurat fiskal.

Josua sendiri memperkirakan realisasi defisit 2026 akan berkisar 2,75%-2,95% PDB. Namun ia mengingatkan, ruang pengaman fiskal sudah kian menipis karena proyeksi 2,85% hanya menyisakan jarak 0,15 poin persentase dari batas maksimal 3% yang diatur undang-undang.

Data hingga akhir Juli 2026 menunjukkan pendapatan negara tumbuh 21,3% secara tahunan, melampaui pertumbuhan belanja yang tercatat 18,2%.

Alhasil, realisasi defisit baru mencapai 0,91% PDB. Di sisi lain, belanja subsidi dan kompensasi pada semester pertama sudah menyentuh Rp233 triliun, atau 52,1% dari pagu setahun.

Pembiayaan utang bersih hingga Juni pun sudah mencapai Rp477,4 triliun, setara 57,4% dari target APBN.

“Defisit 2,85% masih terkendali dari sisi besaran, tetapi sudah tidak menyediakan banyak ruang untuk menghadapi kejutan baru berupa pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, penurunan penerimaan, atau kenaikan biaya utang,” kata Josua.

Rizal menambahkan, yang perlu dicermati bukan sekadar besaran angka defisit, melainkan kualitas penggunaannya.

Menurutnya, tambahan pembiayaan masih bisa dibenarkan selama dialokasikan untuk belanja produktif yang mendorong pertumbuhan, memperluas basis pajak, dan membuka lapangan kerja baru.

Sebaliknya, risiko terhadap keberlanjutan fiskal akan semakin besar apabila defisit justru digunakan untuk menopang belanja rutin atau program-program dengan efek pengganda (multiplier effect) yang rendah.

Kedua ekonom juga menyoroti sejumlah program baru pemerintah yang berpotensi membebani ruang fiskal ke depan, termasuk program kendaraan listrik dan Pusat Finansial Indonesia Internasional (PFII).

Josua menilai program-program semacam ini bisa mempersempit ruang fiskal apabila menimbulkan kewajiban belanja berulang, insentif pajak tanpa batas waktu, atau jaminan pemerintah yang mengikat.

Ia menyebut program kendaraan listrik sebagai beban fiskal yang lebih nyata terlihat dalam jangka pendek. Pemerintah berencana memberi subsidi bagi 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri sebesar Rp3 juta per unit, sehingga biaya langsungnya bisa mencapai maksimal sekitar Rp3 triliun.

Meski begitu, manfaat jangka panjang program ini, menurut Josua, sangat bergantung pada kemampuannya memperkuat industri dalam negeri, menekan impor bahan bakar minyak, mengurangi subsidi energi, membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong ekspor dan penerimaan pajak baru.

Rizal, di sisi lain, menekankan bahwa program kendaraan listrik maupun PFII semestinya tidak menciptakan ketergantungan permanen terhadap insentif fiskal.

Ia menilai setiap program baru wajib memiliki strategi keluar (fiscal exit strategy), target kinerja yang terukur, serta evaluasi manfaat ekonomi secara berkala.

“Setiap program baru harus mempunyai fiscal exit strategy, target kinerja yang jelas, dan evaluasi manfaat ekonomi agar tidak menggerus ruang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” ujar Rizal.

Secara umum, Rizal menilai RAPBN 2027 masih bisa dikatakan prudent dari sisi angka defisit. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa pemerintah kini mulai berhadapan dengan keterbatasan ruang fiskal yang semakin nyata.

“APBN yang sehat bukan sekadar APBN dengan defisit kecil, tetapi APBN yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan basis penerimaan yang lebih besar di masa depan,” kata Rizal. (**)

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi