Lebih dari Separuh Orang Miskin RI Menumpuk di Pulau Jawa, Jawa Timur Terbanyak

12 mnt baca

Inilahdata.com – Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2026 ada 22,93 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, setara 8,07% dari total populasi.

Angka ini menjadi yang terendah sepanjang sebelas tahun terakhir, sekaligus melanjutkan tren perbaikan yang konsisten sejak Maret 2023.

Namun di balik tren positif itu, peta persebarannya masih timpang. Dari total 22,93 juta jiwa tersebut, lebih dari separuhnya, tepatnya 12,02 juta orang atau 52,42%, berada di Pulau Jawa.

Di bawahnya menyusul Jawa Barat dengan 3,44 juta orang, lalu Jawa Tengah 3,29 juta orang. Ketiga provinsi di Jawa ini saja sudah menyumbang lebih dari 10 juta orang miskin, atau sekitar 44% dari seluruh penduduk miskin nasional.

Posisi empat besar hingga sepuluh besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak ditempati Sumatera Utara (1,11 juta orang), Nusa Tenggara Timur (1,04 juta orang), Lampung (831,89 ribu orang), Aceh (713,78 ribu orang), Sulawesi Selatan (669,63 ribu orang), Nusa Tenggara Barat (628,50 ribu orang), dan Papua (565,98 ribu orang).

Di luar posisi 10 besar, sejumlah provinsi lain juga memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi, seperti Sumatera Selatan (869,97 ribu orang), Banten (746,73 ribu orang), Riau (470,80 ribu orang), dan DI Yogyakarta (408,87 ribu orang).

Maluku-Papua Terberat, Kalimantan Paling Ringan

Menariknya, gambaran berbeda muncul ketika data dibaca dari sisi persentase, bukan jumlah absolut. Wilayah Maluku dan Papua justru mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi se-Indonesia, yakni 18,06%, meski secara jumlah penduduk miskinnya “hanya” 1,44 juta orang.

Di tingkat provinsi, kantong kemiskinan terparah ada di Papua Pegunungan dengan 26,34%, disusul Papua Barat 18,68%, Papua Selatan 18,54%, Papua 18,39%, dan Nusa Tenggara Timur 17,52%.

Sebaliknya, Pulau Kalimantan mencatatkan tingkat kemiskinan terendah, yakni 4,94% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 870 ribu orang, sekaligus menjadikannya pulau dengan penduduk miskin paling sedikit di Indonesia.

Garis Kemiskinan Naik, BPS Beri Penjelasan

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin nasional pada Maret 2026 mencapai 430 ribu orang dibandingkan September 2025.

“Artinya, selama enam bulan terakhir jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430.000 orang.

Meski demikian, masih ada hampir 23 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar Edy dalam rilis BPS di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa garis kemiskinan tidak bisa dibaca secara individual.

“Jadi bukan berarti seseorang yang memiliki pengeluaran di bawah Rp669 ribu itu otomatis miskin. Yang dihitung adalah pengeluaran rumah tangga,” kata Edy.

BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33% dibandingkan September 2025.

Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,62 orang, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai sekitar Rp3,09 juta per bulan.

Komponen makanan masih mendominasi pembentukan garis kemiskinan itu dengan kontribusi 74,70%, sementara kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan menyumbang 25,30%.

Kesenjangan Kota-Desa Belum Tertutup

Riset lebih jauh menunjukkan bahwa ketimpangan kota-desa juga belum sepenuhnya membaik.

Tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2026 tercatat 6,34%, turun dari 6,60% pada September 2025, sedangkan di perdesaan turun tipis dari 10,72% menjadi 10,67%, hampir dua kali lipat tingkat kemiskinan kota.

Yang lebih mengkhawatirkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru menurun di perkotaan tetapi meningkat di perdesaan.

Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kota kian mendekati garis kemiskinan, sementara di desa justru semakin menjauh dari garis kemiskinan, kesenjangan yang melebar meski jumlah penduduk miskinnya sama-sama menurun.

Resep Jawa Timur Menekan Angka Kemiskinan

Di level provinsi, Jawa Timur menjadi salah satu contoh perbaikan yang cukup signifikan.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengungkapkan penurunan penduduk miskin di provinsinya ditopang oleh sejumlah indikator makro yang membaik.

“Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 92,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 9,06 persen,” kata Herum dalam konferensi pers di Surabaya.

Ia menyebut kenaikan Nilai Tukar Petani serta pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,96% pada triwulan I 2026 turut mendorong penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.

Kritik Metodologi dari Kalangan Ekonom

Di sisi lain, penurunan angka kemiskinan versi BPS ini bukan tanpa sorotan. Sejumlah ekonom, termasuk dari Center of Economic and Law Studies (Celios), kerap mempertanyakan metodologi penghitungan garis kemiskinan yang dianggap belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, misalnya menyoroti kesenjangan antara garis kemiskinan dengan struktur upah pekerja.

“Artinya, dalam satu keluarga harus ada minimal dua orang yang bekerja agar tidak tergolong miskin. Masalahnya, kalau dua orang tua bekerja, muncul biaya tambahan seperti pengasuhan anak yang tidak pernah benar-benar dihitung dalam garis kemiskinan,” ujarnya, merujuk pada median upah pekerja Indonesia yang hanya berkisar Rp2,5 juta per bulan.

Tren Sebelas Tahun Terakhir

Terlepas dari perdebatan metodologi tersebut, tren jangka panjang menunjukkan perbaikan yang konsisten. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai 28,59 juta orang atau 11,22% dari total penduduk.

Sebelas tahun kemudian, angka itu turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07%, penurunan yang hanya sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 pada 2020 dan lonjakan harga BBM pada 2022. (**)

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi