Krisis Air Bersih di Jatim, 24 Kabupaten/Kota Berstatus Darurat Kekeringan
Inilahdata.com – Krisis kekeringan yang melanda Provinsi Jawa Timur belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Wilayah yang terdampak justru kian bertambah, sehingga sebagian besar daerah di provinsi ini terpaksa mengambil langkah darurat demi menghadapi krisis air bersih yang berkepanjangan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Gatot Soebroto, menyebut sudah ada 24 kabupaten/kota yang resmi menetapkan status kebencanaan akibat kekeringan, baik dalam bentuk siaga darurat maupun tanggap darurat.
“Untuk kondisi kekeringan, sampai hari ini datanya belum berubah. Total daerah yang sudah mengajukan sekaligus menetapkan status, baik siaga maupun tanggap darurat, tercatat ada 24 kabupaten/kota,” ujar Gatot, Senin (7/9/2026).
Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 20 kabupaten sudah bergerak menyalurkan pasokan air bersih ke wilayah-wilayah yang kesulitan air.
Tiga daerah di Pulau Madura disebut menjadi kantong kekeringan paling parah di seluruh Jatim.
“Dari 24 kabupaten itu, yang sudah mulai mendistribusikan air bersih ada 20 kabupaten,” kata dia.
Secara keseluruhan, dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, 24 di antaranya kini berstatus darurat kekeringan. Enam daerah menyandang status tanggap darurat, yakni Lumajang, Pasuruan, Malang, Mojokerto, Situbondo, dan Sumenep.
Sementara 18 daerah lainnya menetapkan status siaga darurat, meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Blitar, Trenggalek, Gresik, Jember, Sampang, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Kota Batu, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Probolinggo.
Gatot menyoroti tiga kabupaten di ujung timur Jatim, yaitu Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan, sebagai prioritas penanganan karena tingkat keparahan kekeringan di sana jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Bangkalan dan Sumenep, serta Pamekasan, ini yang menjadi perhatian kami. Kami sudah menurunkan sejumlah bantuan ke wilayah tersebut, dengan total 5.410 rit air bersih. Selain itu ada sekitar 1.400 tandon yang kami siapkan, ditambah tandon lipat dan terpal,” jelasnya.
Selain distribusi air, BPBD Jatim turut mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mengatasi kekeringan.
Teknologi rekayasa cuaca ini tidak hanya difokuskan untuk memicu hujan, tapi juga untuk membasahi kawasan pegunungan dan hutan yang rawan terbakar akibat musim kering berkepanjangan.
“OMC sudah kami jalankan sejak awal. Fungsinya bukan cuma mengatasi kekeringan udara, tapi juga membasahi area pegunungan yang berpotensi kebakaran,” kata Gatot.
Meski begitu, Gatot menegaskan penerapan OMC tidak bisa dilakukan sembarang waktu. Metode ini hanya efektif dijalankan bila kondisi atmosfer sudah menunjukkan potensi terbentuknya awan hujan di wilayah sasaran.
“OMC baru dilakukan kalau memang sudah terdeteksi ada potensi awan hujan. Tanpa awan hujan, OMC mustahil dijalankan. Makanya kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau pergerakan awan dan arah angin, apakah mengarah ke wilayah yang layak disasar OMC. Setelah itu baru operasi dijalankan,” paparnya. (**)
Halaman : 1 2
