Dito Ariotedjo Blak-blakan soal Jokowi dalam Perkara Kuota Haji
Inilahdata.com – Sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan kembali menghadirkan fakta baru soal dari mana sebenarnya angka 20.000 jemaah itu berasal. Kamis (10/9), giliran mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, yang duduk di kursi saksi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk mengurai duduk perkara di balik permintaan tersebut.
Menurut penuturan Dito, ide penambahan kuota itu sama sekali bukan hasil rancangan matang, melainkan muncul begitu saja dari mulut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat menghadiri jamuan makan siang bersama Raja Arab Saudi pada penghujung 2023.
Saat ditanya Jaksa Penuntut Umum soal apa saja yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan dua kepala negara itu, Dito menegaskan bahwa haji bukanlah topik utama pertemuan. Ia menjelaskan rombongan kementerian yang ikut serta memang sudah diatur sesuai bidang kerja sama yang diminta pihak Kerajaan Arab Saudi.
“Kami mendampingi Bapak Presiden sesuai yang ada kerja sama dengan diminta oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Salah satunya ada olahraga, ada perdagangan, energi, dan kalau tidak salah terorisme juga, dan badan halal juga. Jadi menteri yang ikut yang memang sebelumnya diatur oleh Kementerian Luar Negeri,” ungkapnya di hadapan majelis.
Karena fokus lawatan memang bukan pada urusan haji, Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, pun tidak ikut dalam rombongan. Posisinya sebagai menteri teknis untuk tindak lanjut kerja sama akhirnya diwakili oleh Menteri Luar Negeri.
Dito melanjutkan, isu haji baru muncul di penghujung acara, bukan sebagai agenda yang direncanakan sejak awal.
“Sebenarnya untuk (pembahasan) spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang pada saat agenda terakhir. Dari Raja Arab menanyakan kembali kira-kira poin-poin apa saja yang harus menjadi fokus konkret dari pertemuan kedua pimpinan negara tersebut,” jelasnya.
Kuasa Hukum Yaqut, Mellissa Anggraini, kemudian mengorek lebih jauh soal ada tidaknya perencanaan di balik momen tersebut.
“Apakah sebelum menghadiri pertemuan yang meminta kuota tambahan itu sebelumnya ada diskusi dulu dengan presiden terkait, ‘oh nanti kita akan minta ini’, atau spontan saja?” tanyanya. Dito menjawab singkat bahwa langkah Jokowi murni spontan. “Spontan saja,” ucapnya.
Ditanya lebih jauh soal alasan di balik permintaan tersebut, Dito mengaku tidak ada penjelasan khusus yang disampaikan saat itu. Namun menurutnya, hal itu wajar terjadi mengingat haji kerap menjadi topik pertama yang muncul setiap kali pemimpin Indonesia bertemu Raja Arab Saudi.
“Tidak ada. Tapi menurut saya itu hal yang lumrah ketika Presiden Indonesia ketemu Raja Arab, pasti yang paling pertama ditanya haji,” katanya.
Soal angka pasti 20.000 jemaah, Dito menyebut itu baru disepakati lewat rapat teknis lanjutan, bukan pada saat jamuan makan siang berlangsung.
“Waktu itu belum ada kejelasan berapa banyak. Betul, 20.000 saat itu kuota tambahannya. Itu kalau enggak salah diumumkan sehari setelah pertemuan. Itu kan ada rapat lanjutannya. Karena saat itu kalau tidak salah Menteri Agama tidak ada, itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri,” paparnya.
Dito mengaku tidak mengetahui rincian teknis peruntukan kuota tambahan tersebut karena bukan ranah kementeriannya. Ia baru mengetahui kepastian penambahan kuota setelah diumumkan resmi lewat video pidato Jokowi.
Desakan agar Jokowi Dipanggil ke Persidangan
Banyaknya jawaban “tidak tahu” dari Dito soal rincian teknis pembagian kuota membuat kuasa hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, meminta majelis hakim menghadirkan Jokowi langsung di persidangan.
Ia beralasan keterangan sang mantan presiden sangat penting mengingat dialah yang secara langsung meminta dan menerima komitmen tambahan kuota dari pihak Kerajaan Arab Saudi.
“Mohon izin Yang Mulia. Menyampaikan sehubungan dengan beberapa pertanyaan penting, saksi tidak mengetahui hal itu. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa memanggil melalui penuntut umum kepada Bapak Joko Widodo untuk bisa menerangkan terkait dengan kuota haji,” tegasnya.
Tim kuasa hukum menilai kuota haji tambahan adalah inti dari perkara ini, sehingga keterangan langsung dari pihak yang bernegosiasi di level kepala negara dianggap krusial.
“Karena ini bagi kami sangat-sangat penting, karena ini adalah objek daripada perkara ini. Saksi di sini banyak tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah Bapak Joko Widodo. Sehingga kami tidak bertanya (kepada saksi Dito) dan kami mohon kepada Yang Mulia sekiranya untuk dapat memanggil beliau agar perkara ini lebih terang demi kepentingan klien kami dan para terdakwa lainnya,” tuturnya menutup argumen.
Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim menyatakan akan mencatat permintaan pihak kuasa hukum.
Kubu Yaqut Sebut Kesaksian Dito Justru Menguntungkan
Di luar ruang sidang, Mellissa menilai kesaksian Dito hari itu justru memperkuat posisi kliennya. Ia menyebut keterangan tersebut menegaskan bahwa Yaqut sama sekali tidak mengetahui, apalagi ikut merencanakan, permintaan tambahan kuota haji sejak awal.
“Tadi kami juga sudah menggali, ternyata pada saat pertemuan Presiden bersama dengan para menteri yang lain, termasuk di antaranya ada Dito, Presiden secara spontan menyampaikan terkait dengan permintaan kuota tambahan,” ujarnya kepada wartawan.
Mellissa menekankan bahwa pembahasan di level kepala negara sama sekali tidak menyentuh hal teknis, apalagi soal proporsi pembagian jemaah reguler dan khusus. Absennya Yaqut dalam rombongan, menurutnya, menjadi bukti kuat bahwa Menag saat itu tak mendapat informasi apa pun soal manuver kuota tersebut.
“Pada saat itu memang tidak pernah membahas secara teknis ini seperti apa, berapa angkanya. Karena tentu pada saat itu juga terungkap ya tadi, tidak ada kehadiran Menteri Agama dalam pertemuan itu. Gus Yaqut tidak tersampaikan, tidak terinformasikan bahwa akan ada permintaan kuota tambahan,” pungkasnya. (**)
Halaman : 1 2
