BI Ungkap Sejumlah Bank Kekurangan Likuiditas di Tengah Kredit yang Melesat

13 mnt baca

Inilahdata.com – Bank Indonesia (BI) membuka fakta baru soal kondisi kesehatan likuiditas perbankan nasional, meski secara agregat industri dinilai masih dalam batas aman.

Otoritas moneter mencatat sejumlah kelompok bank justru mulai kehabisan napas likuiditas, sebuah gejala yang menurut BI berakar dari laju kredit yang melesat jauh meninggalkan pertumbuhan simpanan nasabah.

Direktur Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, memaparkan temuan ini dalam taklimat media di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Data yang dipaparkan Alex menunjukkan kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58% secara tahunan (YoY), dengan kredit investasi menjadi lokomotif utama lewat pertumbuhan 25,13% YoY.

Ekspansi kredit ini pun masih ditopang kemampuan bayar korporasi yang relatif terjaga, tecermin dari interest coverage ratio (ICR) sebesar 33,3% dan Debt At Risk di level 28,59%.

Namun di sisi pendanaan, DPK “hanya” tumbuh 11,21% YoY. Pertumbuhan memang terjadi di hampir seluruh kelompok bank, dengan bank-bank BUMN mencatat kenaikan tertinggi sebesar 7,84% YoY.

Masalahnya, laju itu kalah cepat dibanding permintaan kredit. Alex mengibaratkan situasi ini seperti kenaikan gaji yang tak sebanding dengan gaya hidup.

“Pertumbuhan DPK-nya tidak seakseleratif pertumbuhan kreditnya. [DPK] tumbuh kencang, tetapi kreditnya lebih kencang lagi. Ibarat kata, gaji naik, kencang, tetapi konsumsi lebih kencang lagi,” jelasnya.

Empat Wajah Bank di Tengah Tekanan Likuiditas

BI turut memetakan perbedaan strategi penempatan portofolio antarbank melalui dua indikator: rasio intermediasi makroprudensial (RIM), perbandingan kredit yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun, dengan ambang batas 84%, dan rasio kepemilikan surat berharga terhadap pendanaan (SSB per funding), yang mengacu pada threshold 19% meski sifatnya dinamis.

Dari pemetaan itu muncul empat kelompok. Kelompok pertama memiliki RIM dan SSB per funding yang sama-sama di atas ambang batas.

Artinya kredit maupun penempatan di surat berharga sama-sama agresif. Ada 34 bank dalam kategori ini, menguasai 11,7% pangsa SSB industri.

Kelompok kedua justru berkebalikan pada sisi kredit: RIM di bawah 84% tapi SSB per funding di atas 19%, mengindikasikan bank lebih memilih “menabung” di obligasi ketimbang menyalurkan kredit secara agresif. Kelompok ini beranggotakan 25 bank namun menguasai porsi SSB terbesar, yakni 48,4%.

Kelompok ketiga menjadi sorotan utama BI: RIM di atas 84% tetapi SSB per funding di bawah 19%, dengan 44 bank dan pangsa SSB 36,8%.

Inilah kelompok bank yang agresif menyalurkan kredit namun mulai “menguras” cadangan surat berharganya demi menutup kebutuhan likuiditas.

“Ada bank-bank kemudian yang karena tadi dia menyalurkan kredit, SSB-nya juga turun, karena dia butuh likuiditas. SSB per funding-nya di bawah 19% tetapi RIM-nya di atas 84%,” papar Alex.

Kelompok keempat adalah bank dengan RIM maupun SSB per funding yang sama-sama di bawah ambang batas.

Himbara Mulai Kehabisan “Bantalan”

Kekhawatiran serupa juga disampaikan calon Deputi Gubernur Senior BI, Aida S. Budiman, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Menurut Aida, likuiditas industri secara keseluruhan sejatinya masih memadai, hanya saja terkonsentrasi pada instrumen tertentu seperti obligasi dan surat berharga, bukan tersebar merata untuk kebutuhan penyaluran kredit.

“Jadi, bagaimana kami mencoba meredistribusikan likuiditas yang ada kepada keperluan yang tempat tadi harus memberikan kredit,” katanya di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan.

Yang menarik, Aida menyoroti posisi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang selama ini menjadi motor utama penyaluran kredit nasional. Persoalannya, bantalan surat berharga milik bank-bank pelat merah itu kini kian menipis akibat terus digunakan untuk menopang ekspansi kredit.

“Himbara ini semakin mengalami kesulitan likuiditas karena surat berharganya sudah habis. Tetapi mereka masih cukup, hanya kalau dia mau melakukan ekspansi lebih lanjut itu yang menjadi tantangan, sementara mereka aman,” ungkap Aida.

BI Rombak Insentif KLM Mulai 1 September

Menjawab gejala segmentasi likuiditas tersebut, BI menyiapkan pembaruan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang sekaligus diharapkan mendorong ekspansi kredit lebih lanjut. Total insentif KLM yang bisa diterima perbankan akan naik dari 5,5% menjadi 6% terhadap DPK.

Namun ada penyesuaian pada alokasi untuk saluran pembiayaan sektor prioritas, yang justru diturunkan dari 4,5% menjadi 4% dari DPK.

Sebagai gantinya, BI membuka alokasi baru bernama KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) dengan insentif maksimal 2% dari DPK, khusus bagi bank yang menjaga rasio kepemilikan surat berharganya pada level optimal sesuai ketentuan BI.

“Kami ubah kalau dia untuk [kredit] sektor prioritas dikasih 4%, tetapi kalau si bank-bank tadi menge-keep-i [menyimpan] surat berharga saja tidak diapa-apain, dia tidak boleh lagi dapat insentif 2% dari giro wajib minimum,” jelas Aida.

Kebijakan baru ini mulai berlaku 1 September 2026, dan Aida berharap perubahan skema insentif tersebut akan mendorong terjadinya redistribusi likuiditas dari bank-bank yang “menumpuk” surat berharga menuju bank-bank yang lebih membutuhkan ruang gerak kredit, termasuk Himbara dan bank pembangunan daerah (BPD).

“Akibatnya akan terjadi redistribusi dari bank-bank yang punya surat berharga dengan threshold yang kami lakukan 19% surat berharga yang net tidak di-repo-kan dibandingkan dengan total funding-nya, itu pergi seperti kepada himbara, kepada BPD,” pungkasnya. (**)

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi