BPS Ungkap 10 Provinsi Tertinggi Pemakai Asbes Tak Layak Huni

Inilahdata.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti penggunaan atap asbes sebagai salah satu ganjalan dalam upaya mewujudkan rumah layak huni di Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026, sebanyak 9,34% rumah tangga di Tanah Air ternyata masih memakai asbes sebagai bahan atap rumahnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, asbes tidak masuk dalam daftar bahan atap yang memenuhi kriteria rumah layak huni, khususnya pada indikator ketahanan bangunan.

“Sehingga asbes itu masuk kepada yang tidak layak. Karena itu, karena asbes tidak memenuhi syarat ketahanan bangunan, karena memang secara SDGs pun asbes itu tidak memenuhi syarat kesehatan,” kata Amalia saat memaparkan Statistik Perumahan 2026, Kamis (13/8).

Soal risiko kesehatan ini bukan tanpa dasar. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada 2024 pernah menyampaikan bahwa material asbes pada bangunan rumah berpotensi memicu berbagai penyakit bagi penghuninya, lantaran kandungan karsinogenik yang tinggi di dalamnya.

Bahkan, asbes masuk kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Separuh Rumah di Jakarta Masih Pakai Atap Asbes

Data BPS memperlihatkan ketimpangan yang cukup mencolok antarwilayah. Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan penggunaan atap asbes tertinggi, mencapai 56,70% rumah tangga, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 9,34%. Di posisi kedua ada DKI Jakarta dengan 54,59%.

Berikut sepuluh provinsi dengan persentase rumah tangga pengguna atap asbes tertinggi menurut data BPS 2026: Kepulauan Bangka Belitung 56,70%, DKI Jakarta 54,59%, Kepulauan Riau 29,79%, Banten 16,52%, Jawa Barat 15,02%, Nusa Tenggara Barat 9,51%, Lampung 8,56%, Kalimantan Selatan 6,40%, Jawa Timur 6,18%, dan Jawa Tengah 5,70%.

Amalia mengingatkan, tingginya angka pemakaian asbes di sejumlah wilayah tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Namun di sisi lain, ia juga mencatat bahwa di banyak provinsi lain penggunaan asbes justru nyaris tidak ditemukan.

“Provinsi lain di bawah 30%, Bapak Ibu. Bahkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara dan Gorontalo, tidak ada Pak, jarang sekali atau tidak ketemu yang menggunakan asbes,” ujarnya.

Apa Saja Kriteria Rumah Layak Huni?

Persoalan atap asbes ini berkaitan dengan salah satu dari empat komponen penyusun indikator rumah layak huni, yaitu ketahanan bangunan. Tiga komponen lainnya adalah kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak.

Kabar baiknya, BPS mencatat keempat komponen tersebut kompak membaik sepanjang 2026. Persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan ketahanan bangunan memenuhi syarat naik dari 87,10% pada 2025 menjadi 87,5% pada 2026.

Kecukupan luas lantai per kapita meningkat dari 94,66% menjadi 94,91%, akses air minum layak naik dari 93,22% menjadi 93,71%, sementara akses sanitasi layak tumbuh dari 85,37% menjadi 86,37%.

Dalam hal ketahanan bangunan, BPS merinci bahan atap yang memenuhi kriteria layak antara lain beton, genteng, seng, atau kayu sirap. Untuk dinding, bahan yang dianggap layak mencakup tembok, plesteran, anyaman bambu kawat, kayu, atau papan.

Sedangkan untuk lantai, kriteria layak meliputi marmer, granit, keramik, vinil, karpet, kayu, papan, semen, hingga bata merah.

Persoalan kualitas bangunan ini muncul di tengah tren membaiknya angka backlog rumah layak secara keseluruhan. BPS mencatat backlog 2, yang menggambarkan rumah tangga belum menempati rumah layak, turun dari 25,33% pada 2025 menjadi 24,03% pada 2026, atau sekitar 18,01 juta rumah tangga.

Sementara backlog kepemilikan rumah (backlog 1) turun menjadi 12,39% pada Maret 2026 dari 13% setahun sebelumnya, setara sekitar 9,29 juta rumah tangga. Akses terhadap rumah layak dan terjangkau pun naik dari 68,4% menjadi 70,3% dalam periode yang sama.

Data-data tersebut menggambarkan kondisi perumahan nasional yang terus membaik, meski persoalan kualitas hunian tetap menjadi pekerjaan rumah.

Salah satu wujudnya tecermin dari masih adanya rumah tangga yang menggunakan material atap yang tak memenuhi kriteria ketahanan bangunan BPS, termasuk asbes. (**)

Halaman : 1 2