Kredit Foto: Katadata.co.id
25 Agu 2026 - 13:21 | 67 Views | 0 Suka
Bukan Cuma Titik Api: Kemenhut Bongkar Dugaan Jual Beli Kawasan Hutan di Balik Karhutla
HUKUM & LINGKUNGAN – PENEGAKAN KARHUTLA
Ditjen Gakkum Kehutanan, Kemenhut
Selasa, 25 Agustus 2026
Selasa, 25 Agustus 2026
4 Titik Perkara
Kasus Pidana Kehutanan yang Diungkap Kemenhut Sepanjang 2026
STRATEGI: DARI TITIK API KE PENERIMA MANFAAT
Penyidik Kemenhut tidak lagi berhenti pada lokasi kebakaran. Penelusuran kini menyasar siapa menguasai lahan, siapa pelaku, hingga siapa yang diuntungkan dari aktivitas ilegal di balik karhutla.
ALURJejak Kaca Pembesar: Rantai Penerima Manfaat
Simpul Awal & Akhir
Penguasaan Kawasan
Pelaku Lapangan
KUTIPANPernyataan Resmi Kemenhut
“Kami tidak berhenti pada titik api. Penyidik menelusuri bagaimana kebakaran terjadi, siapa yang menguasai dan menggunakan kawasan, siapa yang melakukan, dan siapa yang memperoleh manfaat.”
RS
Rudianto Saragih Napitu
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut
“Api harus dipadamkan, tetapi penyebabnya juga harus ditemukan dan pihak yang bertanggung jawab harus diproses.”
DJ
Dwi Januanto Nugroho
Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut
“Pemegang izin memiliki hak untuk menjalankan usaha, tetapi ada kewajiban untuk menjaga arealnya dan mencegah kebakaran.”
DJ
Dwi Januanto Nugroho
Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut
KASUSEmpat Lokasi yang Tengah Ditangani
RIAU
SM Bukit Rimbang Baling, Kampar
Tiga tersangka: pengelola lahan, perantara jual beli, dan kepala kampung, terkait dugaan pembakaran untuk pembukaan lahan.
KALBAR
Mempawah – PT MAP
Dugaan perambahan lewat pembukaan jalan sepanjang 3 km. PT MAP ditetapkan tersangka korporasi pada 14 Agustus.
KALBAR
Ketapang – Areal PBPH PT IPB
Ditemukan bibit sawit dan bangunan di kawasan hutan produksi Sungai Tengar-Pesaguan; pemeriksaan saksi dan ahli masih berjalan.
SUMUT
Tapanuli Selatan – Areal PBPH PT TN
Kebakaran 16,98 hektare, korporasi sudah tersangka, berkas perkara P-21 pada 18 Agustus.
SANKSIEnam Pemegang PBPH Kena Sanksi Administratif
Kalimantan Barat
PT WEL
PT FI
PT MPK
PT WSP
PT FI
PT MPK
PT WSP
Kalimantan Tengah
PT NES
Kalimantan Timur
PT PSR
JALURTidak Semua Pelanggaran Berujung Pidana
Pidana, Administratif, dan Perdata Berjalan Paralel
Pemerintah dapat menempuh sanksi administratif berupa kewajiban perbaikan dan pemulihan, atau instrumen perdata bila ada dasar hukum dan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan, di luar proses pidana.
Dengan menelusuri rantai penguasaan lahan hingga penerima manfaat, Kemenhut menegaskan bahwa penindakan karhutla tidak lagi cukup berhenti di titik api – melainkan harus sampai ke aktor yang selama ini bersembunyi di balik izin dan transaksi lahan.
INILAHDATA.COM
Sumber: Katadata.co.id, “Kemenhut Usut Karhutla, Temukan Dugaan Jual Beli Kawasan hingga Perambahan,” 25 Agustus 2026.
Halaman : 1 2
Bagikan