Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kredit Foto: Bloomberg
1 Agu 2026 - 16:40 | 116 Views | 0 Suka
RUKN Belum Catat PLTS 100 GW, IESR: Jangan Buru-buru
Energi & Kebijakan
Jakarta · 1 Agu 2026
Desk Ekonomi
Desk Ekonomi
IESR: PLTS 100 GW BELUM ADA DI RUKN / FABBY TUMIWA MINTA DASAR HUKUM DIPERJELAS / PERPRES PLTS MASIH DISUSUN / BAHLIL: GROUNDBREAKING SEGERA DIMULAI /
Jakarta · Kilas Kebijakan, Sabtu 1 Agustus 2026
Rencana resmi saat ini17,1 GW
Simulasi: Kesenjangan Target 17,1 GW dalam RUKN vs. Ambisi 100 GW
Target 100 GW yang belum punya rumah hukum
IESR mengungkap proyek PLTS 100 gigawatt yang digagas Presiden Prabowo Subianto belum tercantum dalam RUKN maupun RUPTL PLN — sementara Menteri ESDM menyebut groundbreaking akan segera dimulai.
Target Kapasitas
100Gigawatt
Diusung Presiden Prabowo Subianto
Rencana Resmi RUKN
17,1Gigawatt
Target PLTS hingga tahun 2034
Target Waktu
2–3Tahun
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Kementerian Terlibat
7+Lembaga
Jika berstatus Proyek Strategis Nasional
Pernyataan Resmi
“Tidak ada di RUKN yang disahkan tahun lalu.”
“Tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan.”
Siapa Harus Terlibat
Regulator Utama
Kementerian ESDM
Menyusun perpres dan merevisi RUKN, RUEN, serta RUPTL agar selaras arahan presiden.
Perencana & Koordinator
Bappenas & Kemenko Perekonomian
Menyelaraskan proyek dengan perencanaan ekonomi jika berstatus Proyek Strategis Nasional.
Pelaksana Lapangan
PLN & Pertamina
Menanggung porsi besar pembangunan dan pengadaan barang serta jasa di lapangan.
Penerima Manfaat Desa
Koperasi Desa Merah Putih
Mengoperasikan listrik desa secara mandiri, melibatkan Kemendagri dan Kemendes.
Jejak Waktu
Tahun Lalu
RUKN disahkan tanpa target 100 GW
Rencana resmi hanya mencantumkan target PLTS 17,1 GW hingga 2034.
Selasa, 28 Juli 2026
Bahlil umumkan restu Presiden Prabowo
Menteri ESDM sebut tahap pertama proyek sudah disetujui untuk dilaksanakan.
Sabtu, 1 Agustus 2026
IESR ingatkan soal kekosongan hukum
Fabby Tumiwa menyerukan kejelasan perpres sebelum groundbreaking digelar.
Belum Ditentukan
Revisi RUKN, RUEN, dan RUPTL
Kementerian ESDM diusulkan menyelaraskan dokumen perencanaan dengan target baru.
1
IESR menyoroti absennya PLTS 100 GW dari RUKN dan menilai proyek ini belum memiliki dasar hukum yang jelas.
2
Perpres tengah disusun, namun harus merinci tata kelola, klasifikasi proyek, pembiayaan, hingga rantai pasok.
3
Bahlil sebut groundbreaking segera dimulai, meski payung hukum program besar ini belum sepenuhnya tuntas.
Sumber
Bloomberg Technoz — dikutip Sabtu (1/8/2026).
Halaman : 1 2
Bagikan