Wawancara Visa Imigran AS Ditunda di Berbagai Negara, Ini Sebabnya
Inilahdata.com – Ribuan pemohon visa imigran Amerika Serikat di berbagai belahan dunia terpaksa menunggu lebih lama dari perkiraan. Pemerintahan Presiden Donald Trump menunda sejumlah jadwal wawancara yang sebelumnya sudah ditetapkan bagi para pemohon, tanpa memberikan kepastian kapan jadwal pengganti akan diumumkan.
Penundaan ini rupanya bukan tanpa alasan. Di baliknya, pemerintah AS tengah menyiapkan mekanisme pemeriksaan visa yang jauh lebih ketat.
Seluruh petugas konsuler yang bertugas di kedutaan dan konsulat AS di berbagai negara diwajibkan mengikuti pelatihan global, yang salah satu fokusnya adalah menajamkan penilaian terhadap kemungkinan pemohon bergantung pada tunjangan publik selama tinggal di AS, dikenal sebagai uji public charge.
Berdasarkan laporan Financial Times yang dikutip Channel News Asia pada Minggu (30/8/2026), para pemohon yang terdampak menerima pemberitahuan lewat surat elektronik bahwa jadwal wawancara mereka resmi ditunda. Informasi mengenai jadwal baru dijanjikan akan menyusul, meski belum ada kepastian waktu.
Bagian dari Pola Pengetatan yang Lebih Luas
Penundaan ini tidak berdiri sendiri. Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump secara konsisten mendorong kebijakan deportasi yang agresif, sekaligus memperketat proses penerbitan maupun pencabutan visa dan green card, baik untuk jalur imigrasi ilegal maupun legal.
Pemerintahannya pun tak lepas dari sorotan karena turut mempertimbangkan faktor-faktor di luar administrasi standar dalam menilai kelayakan seseorang untuk masuk atau tinggal di AS, termasuk rekam jejak aktivitas politik dan keterlibatan dalam aksi demonstrasi pro-Palestina.
Pihak pemerintah sendiri berdalih, seluruh kebijakan ini ditempuh demi kepentingan keamanan nasional dan keamanan dalam negeri.
Langkah-langkah tersebut memicu gelombang gugatan hukum. Pada Jumat lalu, seorang hakim federal AS membatalkan kebijakan pemerintahan Trump yang sebelumnya menangguhkan penerbitan visa imigran bagi pemohon dari 75 negara.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai kebijakan itu telah melampaui batas kewenangan hukum yang dimiliki Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Di sisi lain, kebijakan pengetatan imigrasi ini juga menuai kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi diskriminatif, dan dapat mengancam kebebasan berpendapat serta hak atas proses hukum yang adil (due process).
Sejumlah kelompok HAM turut mengingatkan bahwa kebijakan imigrasi yang kian ketat berisiko menciptakan rasa tidak aman di kalangan kelompok minoritas di AS.
Terutama terkait kekhawatiran meningkatnya praktik racial profiling, yaitu tindakan menargetkan seseorang berdasarkan ras atau ciri etnis tertentu. (**)
Catatan redaksi: Artikel sumber tidak memuat kutipan langsung dari narasumber bernama — pernyataan yang ada bersifat posisi kelembagaan (pemerintah AS dan organisasi HAM) yang dilaporkan Financial Times/CNA secara paraphrase, sehingga tidak ada kutipan personal yang dapat disajikan sebagai kutipan langsung.
Halaman : 1 2