Penundaan Wawancara Visa Imigran AS di Seluruh Dunia
DITUNDA
PENDING REVIEW
ANTREAN WAWANCARA VISA IMIGRAN — TERTAHAN
Pemerintahan Donald Trump menunda sejumlah jadwal wawancara visa imigran yang sebelumnya sudah diberikan kepada pemohon di berbagai negara, seiring persiapan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap calon pemegang visa.
PERUBAHANApa yang Sedang Disiapkan Pemerintah AS
Pelatihan Global
PETUGAS KONSULER DI SELURUH KEDUTAAN & KONSULAT AS
Uji Tunjangan Publik
MENILAI POTENSI KETERGANTUNGAN PEMOHON PADA BANTUAN NEGARA
Notifikasi E-mail
JADWAL WAWANCARA DITUNDA, JADWAL BARU MENYUSUL
KONTEKSLini Masa Pengetatan Kebijakan Imigrasi
Januari 2025
Trump kembali menjabat dan mendorong kebijakan deportasi yang agresif.
Berkelanjutan
Proses penerbitan dan pencabutan visa maupun green card diperketat, termasuk peninjauan aktivitas politik pemohon.
Jumat, 28 Agustus 2026
Hakim federal AS membatalkan kebijakan penangguhan visa imigran bagi pemohon dari 75 negara.
Minggu, 30 Agustus 2026
Financial Times melaporkan penundaan meluas ke jadwal wawancara visa imigran di berbagai negara.
75 Negara
CAKUPAN KEBIJAKAN YANG DIBATALKAN HAKIM FEDERAL
Marco Rubio
MENTERI LUAR NEGERI AS, DINILAI LAMPAUI KEWENANGAN
19 Bulan
SEJAK TRUMP MULAI MENJABAT KEMBALI
REAKSIPandangan yang Bertolak Belakang
Pemerintah AS menegaskan seluruh langkah pengetatan visa dan imigrasi diperlukan demi meningkatkan keamanan nasional serta keamanan dalam negeri, termasuk penilaian terhadap aktivitas politik pemohon seperti keterlibatan dalam demonstrasi pro-Palestina.
Posisi Resmi Pemerintahan Trump
Organisasi hak asasi manusia menilai kebijakan tersebut berpotensi diskriminatif, dapat mengancam kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil, serta berisiko memicu praktik racial profiling terhadap kelompok minoritas.
Kecaman Kelompok HAM Internasional
Penundaan wawancara visa imigran ini menegaskan ketegangan yang terus berlangsung antara kewenangan pemerintah AS dalam mengetatkan keamanan perbatasan dan kekhawatiran kelompok masyarakat sipil atas dampaknya terhadap hak-hak dasar pemohon di seluruh dunia — sebuah perdebatan yang kini turut diuji lewat jalur pengadilan.
INILAHDATA.COM
Sumber: Financial Times, Channel News Asia, CNBC Indonesia, 30 Agustus 2026.